Wakil Menteri Sosial Sebut Gedung Sekolah Rakyat Mayoritas Masih di Jawa dan Sumatera

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, mayoritas gedung-gedung sekolah rakyat yang sudah dibangun saat ini berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Agus tidak merinci jumlah sekolah rakyat itu.

Dia hanya mengatakan, mayoritas sekolah rakyat berada di Jawa dan Sumatra karena  menggunakan Gedung Kementerian Sosial yang berada di daerah itu. 

"Kami menggunakan gedung-gedung yang sudah ada milik Kemensos, seperti sentra dan Pusdiklat. Mayoritas memang berada di Jawa dan Sumatera," kata dia dalam rilis resmi, Sabtu, 5 Juli 2025.

Agus mengatakan, sekolah rakyat dibangun dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan. Berdasarkan data, sekitar 76 persen keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak mampu menyekolahkan anak mereka karena faktor ekonomi.

Pun data penduduk miskin tersebar luas di Indonesia. Namun, pemerintah belum bisa membangun sekolah rakyat secara merata. Karena itu, sekolah rakyat saat ini lebih banyak di Jawa dan Sumatera karena memanfaatkan Gedung milik kemensos. 

“Penduduk miskin itu berada di Jawa, tetapi untuk sekolah rintisan ini, karena ini harus dipersiapkan secara cepat dan tidak mungkin membangun dari nol," ujar dia. 

Agus mengatakan, sekolah rakyat yang menggunakan Gedung kemensos tidak permanen. Gedung itu hanya sebagai sekolah rintisan. Kapasitasnya pun terbatas, misalnya hanya empat kelas. Meski begitu, siswa-siswa rintisan akan dipindahkan ke sekolah permanen yang dibangun lebih besar.

“Kalau lahan itu milik Kemensos, nanti bisa dilanjutkan sebagai sentra layanan sosial. Kalau milik Pemkab/Pemkot bisa difungsikan untuk layanan sosial daerah,” kata dia. 

Agus mengatakan, sekolah permanen juga akan tersebar merata di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Saat ini Kemensos tengah melakukan verifikasi dan asesmen usulan lahan dari berbagai daerah sebelum diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dicek kelayakannya.

“Presiden maunya ideal itu lahannya 8,2 hektare, minimal 5 hektare. Harus milik pemerintah, tidak di daerah rawan bencana, kontur tanahnya juga harus sesuai,” kata dia. 

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai sekitar Rp 2 triliun, dengan estimasi Rp 200 miliar per titik pembangunan sekolah permanen. Anggaran tersebut mencakup pembangunan gedung dan operasional pendidikan.

Sekolah Rakyat ke depan akan menerapkan sistem asrama (boarding school), dengan target satu sekolah memuat jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Setiap sekolah minimal bisa menampung 1.000 siswa.

“Rencananya satu rombel 25 siswa, kebutuhan gurunya sekitar 1.544 guru untuk 100 titik. Kalau SD 600, SMP 300, SMA 300, bisa 1.200 siswa dalam satu lokasi,” kata Agus Jabo.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya mengatakan sekolah rakyat akan dimulai pada 14 Juli 2025. Pemerintah menyiapkan 100 sekolah untuk menampung lebih dari 10 ribu siswa. Sebagai langkah persiapan, pemerintah sedang melaksanakan retret kepala sekolah rakyat secara bertahap.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyelenggarakan retret kepala sekolah rakyat gelombang pertama pada 16-20 Juni 2025. Sebanyak 53 kepala sekolah mengikuti retret yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna Kemensos, Jakarta Selatan. Sedangkan retret gelombang kedua diikuti 43 kepala sekolah di lokasi yang sama pada 1-5 Juli 2025.