TPNPB-OPM Ancam akan Serang Pejabat Daerah di Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memperingatkan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD Papua tidak lagi memihak kepada pemerintah Indonesia. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan bila masih mendukung pemerintah Indonesia, TPNPB akan menyerang mereka.

"Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka, " kata dia dalam keterangan resmi, Ahad, 20 Juli 2025.

Menurut Sebby, pejabat Papua yang memihak kepada pemerintah Indonesia, anti-terhadap perjuangan masyarakat Papua. Perjuangan itu untuk merdeka dari pemerintah Indonesia. 

Sebby mengatakan pejabat Papua tidak pantas mendukung pemerintah Indonesia. Menurut Sebby, pemerintah Indonesia telah merampas sumber daya alam milik masyarakat Papua. 

Sebby pun menyoroti kepala daerah yang memberikan izin tambang emas di Papua kepada pemerintah Indonesia. Menurut dia, pemberian izin itu bentuk ketidakmampuan kepala daerah melindungi masyarakat dan alam Papua. 

Sebby juga meminta kepala daerah menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pelaksanaan kebijakan Prabowo justru membuat semakin banyak konflik bersenjata dan warga sipil mengungsi. 

"Karena itu semua pejabat Papua harus berhenti mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto," ujar dia. 

Tempo sudah mencoba meminta tanggapan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Namun, pesan yang dikirim kepada keduanya belum dibalas. 

Sebby sebelumnya bersedia melakukan perundingan dengan Prabowo. Namun, perundingan harus difasilitasi oleh PBB. 

“Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan,” kata Sebby Sambom dalam keterangan pada Jumat, 11 Juli 2025.

Sebby mengatakan alasan mereka menawarkan perundingan untuk alasan kemanusiaan. Sehingga 97.000 lebih warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.

Selain itu, perundingan diharapkan agar korban konflik mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan setelah mengungsi di berbagai daerah Papua. 

“Disertai dengan penarikan seluruh personel militer Indonesia dari tanah Papua untuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara kami dan militer Pemerintah Indonesia,” ujarnya.