Terpopuler Nasional: Cerita Calon Duta Besar hingga Polemik Letjen Novi Helmy

TEMPO.CO, Jakarta - Proses seleksi calon duta besar Indonesia untuk sejumlah negara, polemik kesepakatan mengelola bersama Blok Ambalat dengan Malaysia, dan pengembalian status TNI aktif untuk Letjen Novi Helmy setelah dipecat dari Direktur Bulog menjadi berita terpopuler nasional pada Sabtu, 5 Juli 2025 hingga hari ini.

Berikut rangkuman tiga berita terpopuler kanal nasional Tempo yang dihimpun hari ini.

Cerita Calon Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab Usai Ikuti Uji Kelayakan di DPR

Komisi I DPR telah melakukan uji kelayakan pada 12 calon duta besar RI untuk negara sahabat dan pengutusan tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari ini, Sabtu, 5 Juli 2025. Salah satu kandidat, yakni calon dubes RI untuk Uni Emirat Arab Judha Nugraha menceritakan pengalamannya setelah mengikuti uji kelayakan.

Judha termasuk kandidat yang menjalani uji kelayakan pada sesi 2 yang dimulai pada pukul 14.00 WIB. Judha keluar dari ruang Komisi I DPR bersama dengan 5 orang calon dubes lain sekitar pukul 16.30 WIB.

"Kami mengikuti proses fit and proper dan kami menjawab berbagai macam pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR mengenai bagaimana kami meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara kreditasi," tuturnya.

Judha menuturkan bahwa usai mengikuti uji kelayakan, setiap calon duta besar diminta oleh DPR untuk menuangkan jawaban tertulis dari yang sudah dipaparkan di ruang sidang Komisi I. Uji kepatutan dan kelayakan merupakan tindak lanjut dari DPR usai menerima Surat Presiden Nomor R3 tertanggal 1 Juli 2025 yang berisi 24 usulan nama calon dubes. 

DPR Tanggapi Kisruh Pengelolaan Bersama Blok Ambalat dengan Malaysia

Wakil Ketua Komisi bidang Luar Negeri DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta, pemerintah tetap memprioritaskan pendekatan dialog menyusul sikap legislator Malaysia yang tak menerima kesepakatan pengelolaan bersama Blok Ambalat.

"Kami percaya ini bisa diselesaikan dengan diplomasi," kata Dave saat ditemui Tempo di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Kendati begitu, Dave belum dapat menentukan tindaklanjut apa yang akan dilakukan DPR ke depan, misalnya membuka komunikasi dengan parlemen di Kerajaan Malaysia untuk meluruskan persoalan yang terjadi di Ambalat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Anwar Ibrahim sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dan secara bersama-sama mengelola blok Ambalat dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025.

SETARA: Pengembalian Status Letjen Novi Helmy Cermin Kemunduran Reformasi Militer

SETARA Institute menilai pengembalian status militer aktif Letnan Jenderal atau Letjen Novi Helmy Prasetya usai menjabat Direktur Utama Perum Bulog sebagai bentuk kemunduran dalam reformasi militer. Langkah tersebut disebut bertentangan dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI dan berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penempatan prajurit di jabatan sipil.

Selain itu, merujuk penjelasan Pasal 55 huruf c UU TNI, ketika pensiun, prajurit tersebut selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat. "Pengembalian status militer aktif pascapensiun menjadi preseden yang mengganggu regenerasi di internal TNI jika dijalankan tanpa ketentuan yang jelas," tutur kata Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, dalam siaran pers yang diterima pada Jumat, 5 Juli 2025.

Letjen Novi sebelumnya diangkat menjadi Dirut Bulog melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025. Jabatan tersebut, kata Ikhsan, tidak termasuk dalam daftar jabatan sipil yang diperbolehkan untuk diisi prajurit aktif. Pada saat penunjukan, TNI menyebut Novi tengah dalam proses pensiun dini.