Susul UGM, BEM Undip Ikut Keluar dari BEM SI

TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menyatakan keluar dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan karena kehadiran politikus, pejabat daerah, polisi, dan pejabat Badan Intelijen Negara dalam musyawarah nasional di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13–19 Juli 2025.

Pilihan editor: Mengapa Angka Pernikahan Resmi Terus Menurun

Pernyataan sikap BEM Undip menarik diri dari keanggotaan aliansi BEM SI muncul sehari setelah Munas BEM SI. Sehari sebelumnya, BEM KM UGM menyatakan sikap serupa.

Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq mengatakan kehadiran pejabat dan ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga dari BIN Daerah Sumatera Barat tak pantas di tengah berbagai protes demonstrasi mahasiswa yang mendapatkan represi aparat di berbagai daerah. “Tak pantas. Seharusnya bahas eskalasi gerakan mahasiswa dan fokus pada solidaritas bersama,” kata Ariq dihubungi pada Ahad, 20 Juli 2025.

Forum itu menghadirkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepala Kepolisian Daerah Sumbar, dan BIN Daerah Sumbar. Para pejabat, politisi, polisi, dan anggota BIN juga terlihat datang dan berfoto bersama. Terdapat foto karangan bunga bertuliskan selamat dan sukses dari Kepala BIN daerah Sumatera Barat.

Menurut Ariq, Munas seharusnya menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah gerak mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi, Munas malah menjauhi integritas dan semangat persatuan gerakan mahasiswa dengan memberi panggung kepada sejumlah pejabat, polisi, dan BIN daerah. Munas, kata dia, malah menjadi ajang cari muka pejabat dan menjauhi nilai-nilai intelektualisme. 

Setelah menggelar musyawarah dengan aliansi BEM Se-Undip, BEM Undip bersikap tidak bergabung dengan Aliansi BEM SI. “Kami enggan menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan gerakan,” katanya.

Dia mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia untuk berefleksi secara mendalam dengan memegang prinsip menjaga integritas gerakan. Munas itu, kata Ariq seharusnya diisi dengan musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi demokrasi.

Namun, forum itu justru memperlihatkan dinamika politik praktis dan kental dengan rebutan kekuasaan dalam pemilihan pengurus. Munas berlangsung ricuh dan sejumlah mahasiswa terluka.

Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, Rifaldi yang juga panitia acara mengatakan panitia mengundang pejabat, politisi, polisi, BIN daerah dengan alasan mereka bagian dari forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkominda Sumbar yang membuka seremoni acara.

Kehadiran mereka, kata dia, juga bagian dari teknis acara karena pengelola tempat menginap peserta di Asrama Haji memberikan syarat harus atas sepengetahuan Forkominda Sumbar. “Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” kata dia.

Karangan bunga dari BIN daerah itu, kata Rifaldi tiba-tiba datang ke lokasi acara. “Langsung kami turunkan karena sebelumnya tidak ada informasi BIN kirim ucapan selamat,” kata Rifaldi.

Adapun, kericuhan peserta Munas menurut dia bagian dari dinamika gerakan. Munas itu mengundang 300 mahasiswa yang berhimpun di BEM di antaranya dari Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Mulawarman.

Pilihan editor: Mengapa Angka Pernikahan Resmi Terus Menurun