Soal Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Kami Terbuka Menerima Kritik

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bersikap terbuka menerima masukan dan kritikan mengenai sekolah rakyat. “Jika nanti lihat kekurangan, lihat hal-hal yang mungkin belum sesuai harapan, kami mohon itu disampaikan agar ini menjadi bagian dari masukan kepada kami,” ujar Gus Ipul saat menghadiri simulasi Sekolah Rakyat di Sentra Handayani Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Menurut Gus Ipul, sekolah rakyat merupakan program yang baru sehingga ditekankan pentingnya orientasi kepada semua pihak yang terlibat. “Tidak hanya siswa, gurunya juga perlu orientasi kepala sekolahnya juga perlu orientasi. Kemudian tenaga kependidikannya perlu orientasi,” ujar dia. Bahkan, Gus Ipul mengatakan, dirinya sebagai menteri juga perlu untuk lebih mengenal penyelenggaraan sekolah rakyat ini.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama ini menjelaskan, program Sekolah Rakyat ini akan dimulai dilaksanakan pada 14 Juli 2025. “Kami mulai di 63 titik lokasi, di mana semua sarana dan prasarananya sudah siap. Sementara 37 titik lagi masih menunggu sarana dan prasarana-nya selesai sekitar 25 atau 26 Juli. Setelah itu mungkin pada akhir Juli akan mulai beroperasi,” ujar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M.Qodari mengatakan, program sekolah rakyat merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat terutama yang kesulitan dalam mengakses pendidikan. Qodari mengatakan, sudah berkeliling menemui calon siswa dan melihat kondisi rumah. Dia melanjutkan juga melihat kondisi orang tua para calon siswa. "Betul-betul sangat minim dan saya sudah wawancara kepada mereka yang memang 80 persen itu orang tuanya itu lulusan sekolah dasar, paling maksimal sekolah menengah pertama dan inilah sebetulnya yang menjadi concern Presiden Prabowo,” kata Qodari.

Qodari mengatakan, Sekolah Rakyat pada dasarnya merupakan program kolaborasi karena melibatkan banyak lembaga. “Program ini adalah kerja sama antarbeberapa kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Tanpa partisipasi pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan permanen, program sekolah rakyat tidak akan jalan,” kata Qodari. Lebih lanjut ia berharap semoga program sekolah rakyat ini akan terus berlanjut, tidak hanya program dari presiden yang sekarang.