Silang pendapat Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Daerah dan Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dipisahkan dari pemilu daerah mulai Pemilu 2029. Putusan ini tertuang dalam amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Isi Putusan MK

Dalam putusan MK menyatakan pemilu nasional, mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, harus dilaksanakan terpisah dari pemilu daerah, yaitu pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan kepala/wakil kepala daerah. Jarak waktu antara pemilu nasional dan daerah ditetapkan minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun setelah pemilu nasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MK menilai pelaksanaan pemilu serentak menyebabkan masyarakat kesulitan menilai kinerja pemerintah hasil pemilu nasional karena jarak waktunya terlalu dekat dengan pemilu daerah. Hal ini juga dinilai menghambat pembangunan di daerah yang kerap tenggelam oleh isu nasional. Selain itu, parpol berpotensi terjebak pragmatisme dan kesulitan mempersiapkan kader dalam waktu singkat untuk tiga level kontestasi sekaligus.

Pertimbangan Mahkamah

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut waktu penyelenggaraan pemilu nasional yang berdekatan dengan pemilu lokal dapat menurunkan kualitas pilihan pemilih akibat kejenuhan. MK juga menilai jadwal pemilu yang rapat mengganggu stabilitas partai politik dalam merekrut dan menyiapkan calon anggota legislatif serta kepala daerah.

MK meminta DPR dan pemerintah menyusun masa transisi jabatan untuk kepala daerah dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 agar sinkron dengan pemisahan jadwal pemilu mulai 2029. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya “rekayasa konstitusional” untuk menata ulang masa jabatan yang terdampak.

Tanggapan DPR

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyebut putusan MK akan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Ia menilai penetapan jeda 2–2,5 tahun antara pemilu nasional dan lokal akan memunculkan dinamika baru dalam perumusan undang-undang, terutama mengenai masa jabatan transisi.

Namun, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengkritik putusan MK karena menutup opsi model keserentakan yang pernah ditawarkan MK dalam putusan sebelumnya. Ia menilai hal ini membatasi kewenangan pembentuk UU dalam menentukan model pemilu. “Urusan pilihan model keserentakan pemilu adalah domain pembentuk UU,” kata Khozin.

Sikap Pemerintah

Pemerintah, melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, berkomitmen mengakomodasi putusan MK dalam proses revisi UU Pemilu yang sedang berlangsung. Ia menegaskan keputusan MK bersifat final dan akan dijadikan masukan dalam penyusunan regulasi ke depan.

Ia menegaskan pemerintah akan berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan DPR untuk merumuskan skema pemilu yang efektif, efisien, dan sesuai dengan putusan MK. Sinkronisasi regulasi dan komunikasi lintas lembaga disebut sebagai kunci agar pemilu berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Desakan Perludem untuk Revisi UU Pemilu

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menegaskan pentingnya penyelesaian revisi UU Pemilu sebelum tahapan pemilihan dimulai. Menurutnya, pembahasan yang terburu-buru akan mengurangi kualitas deliberasi dan partisipasi publik, serta berpotensi memicu gugatan konstitusi jika aturan tidak sesuai UUD 1945.

Haura Hamidah, Sapto Yunus, dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.