Serbaneka Soal ASN Boleh WFA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan regulasi baru yang membuka ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan tugas kedinasan secara fleksibel, termasuk melalui skema work from anywhere (WFA).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

“Penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis.

Menurut Woro, perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan diberlakukannya sistem kerja yang fleksibel, ASN perempuan dapat tetap menjalankan fungsinya secara optimal tanpa harus meninggalkan tanggung jawab pribadi.

“Sebenarnya ini bisa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja produktif tanpa harus meninggalkan peran-peran mereka yang lainnya,” ujar Woro, dikutip dar Antara pada 19 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa model kerja fleksibel seperti ini memungkinkan perempuan untuk tidak perlu "curi waktu" demi menjalankan tanggung jawab domestik.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini. Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Estiarty Haryani, menilai bahwa fleksibilitas kerja dapat meningkatkan produktivitas ASN karena pekerjaan dapat diselesaikan dari lokasi mana pun selama tetap memenuhi tanggung jawab dan target kerja.

“Untuk meningkatkan produktivitas, itu bisa bekerja di mana saja, tidak menghalangi tempat itu harus di kantor bekerja,” ujar Estiarty. Namun demikian, ia menegaskan bahwa untuk saat ini kebijakan tersebut masih difokuskan pada sektor ASN, dan belum dibahas penerapannya untuk sektor swasta.

Sebanyak 90,22 persen responden menyatakan lebih puas dengan sistem kerja fleksibel dibandingkan dengan sistem kerja konvensional. Selain itu, 90,73 persen dari mereka mengaku tetap mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil survei tersebut dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2025, dan dipublikasikan di situs resmi Kemenpan-RB sebagai bagian dari materi sosialisasi kebijakan.

Menurutnya, efektivitas pelaksanaan WFA sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan pengukuran kinerja yang ketat. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara optimal agar kebijakan WFA tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik.

Fleksibilitas kerja, lanjutnya, sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti karakteristik tugas, kondisi pegawai, hasil kerja, serta perilaku kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa kehadiran teknologi digital semestinya menjadi alat bantu utama dalam memperluas dan mempercepat layanan publik, sehingga pemerintah dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat meskipun dengan skema kerja yang tidak konvensional.