Serba Serbi SPMB di Jakarta: Website Error hingga Orang Tua Kewalahan Sistem Daring

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB untuk wilayah Jakarta telah berlangsung sejak 16 Juni 2025 lalu. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta baru membuka penerimaan untuk tiga jalur yakni prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Sementara Jalur domisili, baru akan dibuka pada akhir Juni nanti. “Oleh karena itu, masyarakat yang belum berhasil diterima karena faktor nilai kemungkinan besar mengikuti SPMB melalui jalur prestasi, bukan jalur domisili,” ucap Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dihubungi pada Rabu, 18 Juni 2025.

Sejak hari pertama, pelaksanaan penerimaan murid baru ini diwarnai berbagai macam persoalan. Mulai dari laman pendaftaran yang error, invaliditas data siswa, hingga kegagapan orang tua/wali menghadapi sistem baru. Berikut serba-serbi pelaksanaan SPMB di Ibu Kota.

Situs SPMB Jakarta Error di Hari Pertama

Hari pertama pendaftaran SPMB dibuka, akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga tampak diserbu oleh orang tua calon murid. Rata-rata mengeluhkan situs SPMB yang eror dan lemot. Banyak orang tua juga mengatakan akun mereka terlempar keluar dan gagal masuk. Mereka menduga hal itu terjadi karena membludaknya pendaftar yang mengakses situs tersebut. 

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membenarkan bahwa situs SPMB untuk calon murid mendaftar masuk ke sekolah sempat mengalami gangguan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko menyebut per pukul 11.00 WIB situs tersebut telah menerima lebih dari 130 ribu pendaftar secara serentak dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. 

“Lonjakan trafik dalam waktu bersamaan mungkin menyebabkan gangguan akses sementara dan kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan,” kata dia pada Senin, 16 Juni 2025.

Petugas Posko Pengaduan Kelelahan Layani 200 Keluhan SPMB Setiap Hari

Petugas posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 melayani lebih dari 200 keluhan setiap harinya sejak dibuka pada Senin, 19 Mei 2025. Salah satu petugas, Sunaryanto menyebut rata-rata keluhan dari masyarakat adalah soal perpindahan atau perubahan data kartu keluarga (KK). 

“Banyak yang KK-nya itu sudah berubah data. Seperti anaknya bertambah atau juga ada yang sudah pindah. Jadi kalau ada perubahan begitu dan data yang diinput tidak sesuai, komputer menolak,” ucap dia saat ditemui di posko pengaduan SPMB wilayah Jakarta Barat, SMAN 78 Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu, 18 Juni 2025.

Invaliditas Data Siswa

Tak hanya kesulitan dengan sistem daring, Sunar menyampaikan masalah yang sering ditemukan juga soal kesalahan data yang diisi oleh wali calon murid. Typo nama peserta, kesalahan input data tanggal lahir bahkan ada yang salah menginput nomor induk kependudukan (NIK). “Kalau sudah NIK yang salah itu kan fatal ya,” ujarnya.

Dia memberi contoh, kemarin ada salah seorang wali calon murid yang salah menginput NIK. Kesalahannya hanya satu angka. Sehingga, NIK yang diinput bukan milik yang bersangkutan, melainkan milik orang lain.

“Ketika NIK salah input itu sudah dipakai oleh orang yang salah input itu, kan kasihan yang punya NIK aslinya. Jadi kemarin yang punya minta diubah. Jadi semua harus diubah. Saya harus urus ke sana ke mari untuk selesaikan itu,” tutur Sunar.

Cerita Orang Tua/Wali Kewalahan Dengan Sistem Daring

Fera, 40 tahun, tampak kebingungan saat mendatangi posko aduan SPMB wilayah Jakarta Selatan di SMAN 70, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Senin 16 Juni 2025. Ia bolak-balik dari tempat duduknya ke meja pelayanan untuk bertanya. Dia berujar baru memiliki akun pendaftaran dan memverifikasinya pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Hari itu merupakan batas akhir pembuatan akun dan verifikasi akun. 
“Saya enggak tahu caranya bagaimana. Jadi saya datang ke posko, saya minta tolong, saya bilang saja saya enggak tahu apa-apa. Akhirnya saya ditolong sama petugasnya di Kamis kemarin,” ucap dia saat ditemui di posko wilayah Jakarta Selatan, Senin, 16 Juni 2025.

Selain Fera, suasana di posko aduan SPMB Jakarta Selatan juga tampak ramai. Dari luar ruangan orang tua calon murid telah antre. Rata-rata meminta bantuan untuk mekanisme pendaftaran dan meminta petugas untuk memandu memverifikasi data calon murid.

JPPI Nilai Sosialisasi Tidak Maksimal 

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyampaikan lembaganya juga mendapatkan berbagai aduan serupa. Ubaid menyebut laporan lain mengenai banyak orang tua tak tersosialisasi dengan baik juga banyak. "Sekarang pendaftaran online, tapi orang tua masih banyak yang mengantre di sekolah sejak subuh," ujarnya.  

Ubaid menduga huru-hara SPMB akan ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan dugaan praktik jual-beli kursi, kata Ubaid, yang mungkin akan tetap terjadi. "JPPI memprediksi, pungli dan jual beli kursi tambah marah, bukan malah mereda, sebab tidak ada solusi yang jelas dari pemda terkait dengan daya tampung yang sangat minim di sekolah-sekolah negeri," kata dia.