Serba Serbi Arahan Menteri di RetretKepala Daerah Gelombang Kedua

INFO NASIONAL – Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada Minggu - Kamis, 22 -26 Juni 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pun mengapresiasi hadirnya menteri-menteri maupun perwakilan yang memberikan paparan dan arahan di Balairung Rudini dari awal hingga akhir acara.

“Presiden meminta agar seluruh jajaran kabinet memberikan dukungan, dan kami berterima kasih karena hampir semua yang diundang itu berkenan untuk hadir, mengalokasikan waktunya, kecuali beberapa yang memang mendapatkan tugas khusus dari Bapak Presiden dan pamit,” kata Wamen Bima, usai penutupan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ketahanan Nasional (BPSDM Lemhannas) merangkap Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono melaporkan narasumber-narasumber yang telah berpartisipasi memberikan paparan dan arahan, terdiri atas menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, wakil menteri, dan pejabat eselon satu. “Menteri dan kepala lembaga 13 orang, hadir secara langsung, wakil menteri enam orang hadir secara langsung, dan para pejabat eselon satu sebanyak 12 orang,” ujarnya.

Adapun berikut serba-serbi arahan dari 13 Menteri:

Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mendapat banyak sekali masukan dari kepala daerah yang mengikuti Retret Gelombang Kedua. “Salah satunya masyarakat di daerah itu ingin program-program nasional dapat dipercepat.”

Misalnya, lanjut dia, program makan bergizi gratis (MBG), bagaimana program MBG dirasakan oleh sebanyak-banyaknya warga. “Juga ada permintaan supaya membangun infrastruktur. Hal itu menjadi kepentingan kita bersama untuk menyelesaikannya.”

Bappenas menurut dia, hadir dalam paparan dan arahan, untuk bersama-sama membangun Indonesia mulai dari kebutuhan yang mendasar, membangun kecukupan pangan, air, energi. “Membangun Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Mudah-mudahan dengan adanya penyelarasan pentingnya pusat dan daerah pembangunan lebih cepat dan merata.”

Menteri Kebudayaan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan. Untuk itulah pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan.

Nilai-nilai kebudayaan berguna sebagai fondasi moral dan spiritual dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. Segala kemajuan ekonomi dan teknologi akan kehilangan arah dan makna tanpa kebudayaan yang mengakar. Untuk itu, Fadli berpesan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memperkuat kepemimpinan berbasis nilai-nilai budaya.

Tugas dalam memajukan kebudayaan bukan hanya milik pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Selain itu, peran sektor swasta juga diperlukan agar program-program berbasis budaya memiliki keunggulan dari sisi ekonomi.

Menko Bidang Pangan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau kepala daerah agar menindaklanjuti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai upaya nyata dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Kopdeskel akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah di desa untuk menyalurkan berbagai bantuan.

Kopdeskel Merah Putih akan menjalankan berbagai fungsi penting, mulai dari penyaluran bantuan pemerintah hingga pelaksanaan operasi pasar. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat seperti pupuk, gas, minyak goreng, dan sembako. Ini termasuk kebutuhan pertanian dan perikanan seperti mesin pengering dan gudang pendingin. Zulkifli mendorong kepala daerah untuk memahami peran strategis mereka dalam mendukung kebijakan tersebut melalui eksekusi program secara tepat.

Menteri Ekonomi Kreatif

Pemerintah menekankan pentingnya mengoptimalkan peluang pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekonomi kreatif (ekraf). Sektor tersebut diketahui telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah negara di dunia, seperti Inggris, Jepang, Cina, hingga Korea Selatan. Selain menjadi tumpuan baru di bidang ekonomi, kebudayaan di negara-negara tersebut juga berkembang pesat.

Indonesia memiliki potensi ekraf yang melimpah dan tersebar di daerah. Karenanya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendukung tercapainya Asta Cita Presiden, khususnya melalui sektor ekraf.

Menteri Desa dan PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengatakan pentingnya Retret Kepala Daerah, salah satunya untuk mensukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian Desa, lanjut Yandri, memiliki 12 Rencana Aksi. Di antaranya Bumdes Pendukung Makanan Bergizi, Desa Ekspor, Digitalisasi Desa dan Desa Wisata, dan lain sebagainya. “Kalau janji dilaksanakan Asta Cipta Presiden Prabowo, maka dengan membangun desa bisa tercapai ekonomi yang disumbangkan dari desa.”

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengajak kepala daerah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kuat demi mewujudkan Indonesia maju. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk merealisasikan hal tersebut, mengingat Indonesia memiliki banyak penduduk usia produktif.

Potensi SDM bertalenta yang dimiliki Indonesia menurut dia perlu terus dikembangkan. Di berbagai negara lain, talenta andal menjadi tumpuan dalam memaksimalkan teknologi, khususnya di bidang artificial intelligence. Dalam konteks ini, Pratikno menyebut SDM unggul juga telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Indikator SDM unggul dapat dikerucutkan menjadi tiga aspek, yakni sehat, berkualitas, serta relevan dan kontributif. Untuk itu, pemerintah telah menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan pada aspek-aspek tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah dalam penyediaan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut tertuang dalam salah satu poin Asta Cita Presiden. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya mewujudkannya melalui penguatan pendidikan karakter.

Kemendikdasmen telah menjalankan tiga kebijakan utama untuk memperkuat pendidikan karakter. Pertama, menerbitkan Surat Edaran Bersama antara Mendikdasmen, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan. Kedua, melaksanakan program Pagi Ceria. “Ketiga terkait dengan penguatan pendidikan karakter, kami juga membuat kebijakan yang berhubungan dengan redesign dari sistem pembelajaran dan juga muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran,”

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), saat menuju Balairung Rudini IPDN untuk pemaparan materi kepada peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025, pada Rabu, 25 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengimbau kepala daerah agar memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini penting agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat berjalan efektif.

Terdapat tiga kerangka utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, mengurangi jumlah pengeluaran masyarakat, misalnya dengan penghapusan atau pengurangan beban pajak tertentu, serta menyediakan fasilitas infrastruktur dan transportasi umum yang terjangkau. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan. Ketiga, yaitu mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Kepala daerah kemudian diimbau untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja yang perlu diperbaiki, mulai dari infrastruktur hingga kondisi tempat tinggal. Terdapat juga perubahan paradigma dalam penyaluran bantuan sosial yang perlu dipahami kepala daerah. Bantuan sosial tidak lagi bersifat permanen, kecuali bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Menteri ATR/BPN

Pemerintah daerah (Pemda) perlu memprioritaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan tersebut perlu segera dilakukan apabila kepala daerah menginginkan investor masuk ke wilayahnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menuturkan keberadaan RDTR akan memudahkan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tanpa adanya izin tersebut, maka tidak akan ada usaha apa pun yang masuk ke daerah yang bersangkutan.

Di sisi lain, terdapat juga kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan ini, salah satunya, bertujuan mendukung program swasembad...