Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Tuntut Kejelasan Uji Kompetensi

TEMPO.CO, Jakarta -- Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) menyikapi situasi yang dinilai darurat akibat kebuntuan regulasi uji kompetensi. Kondisinya saat ini disebutkan telah menciptakan kebingungan massal, keresahan psikologis, dan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi ribuan mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia. “Mahasiswa fakultas kedokteran menjadi korban,” kata koordinator nasional hubungan masyarakat ISMKI Rizqullah Sheva Aldrianza, Selasa 22 Juli 2025.

Masalah ini muncul akibat tindakan yang bertentangan dari Surat Edaran Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Nomor 005/PUKMPPD/SE/VII/2025 yang tetap membuka pendaftaran uji kompetensi periode Agustus 2025. Sementara Surat Pernyataan Bersama Kolegium Kesehatan tertanggal 14 Juli 2025 menyatakan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kompetensi untuk ujian yang diselenggarakan setelah 8 Agustus 2025 jika tidak sesuai Undang-undang Kesehatan Nomor  17 Tahun 2023. 

ISMKI dalam pernyataan sikapnya menuntut Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi segera memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan satu keputusan bersama yang final dan mengikat tentang penyelenggaraan Uji Kompetensi sebelum 26 Juli 2025. Mahasiswa kedokteran juga menuntut jaminan negara atas pengakuan kelulusan uji kompetensi Agustus 2025 dan seterusnya, penerbitan sertifikat kompetensi yang sah, serta kelancaran proses internship (magang) dan surat ijin praktik.

ISMKI yang didirikan pada 1981, menurut Sheva, anggotanya kini berjumlah 112 dari 117 fakultas kedokteran. Mereka mendukung untuk segera disahkannya Standar Prosedur Operasional (SPO) terbaru sebagai skema yang jelas untuk ujian kompetensi angkatan saat ini dan seterusnya. ISMKI pun berinisiatif menyelenggarakan forum dialog publik resmi yang mengundang Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Kemendiktisaintek), Kolegium Dokter, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia untuk mencari solusi. “Akar masalah ini ketegangan antara dua kubu, yaitu institusi pendidikan dan kolegium yang berada di bawah kementerian,” ujar Sheva.

Menurut mahasiswa semester tujuh fakultas kedokteran di Universitas Padjadjaran itu, masalah ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya mahasiswa namun juga orang tua. Dia berharap, para pemangku kepentingan segera bersinergi mengatasi masalah uji kompetensi, sebab masih banyak jenjang yang harus diikuti. Jika tidak mendapat sertifikat kompetensi, kata Sheva, para calon dokter tidak akan mendapat surat tanda registrasi (STR), internship atau magang di fasilitas kesehatan, hingga surat izin praktik atau SIP. “Bisa percuma nanti punya gelar dokter tapi tidak bisa praktik,” katanya.

Pada 14 Juli 2025, kolegium dokter, keperawatan, kebidanan dan farmasi menerbitkan surat somasi pernyataan bersama yang menyatakan tidak akan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi lulusan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Alasannya, kolegium menilai proses uji kompetensi yang ditangani Panitia Nasional Uji Kompetensi  Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) tidak sesuai dengan aturan Undang-undang Kesehatan 2023. 

UKMPPD, menurut keterangan dari ISMKI, awalnya diberlakukan secara nasional pada 2013. Penyelenggaranya Panitia Nasional UKMPPD yang terdiri atas Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan panitia lokal di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mekanisme kelulusan dan penerbitan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh organisasi profesi atas penyampaian hasil uji kompetensi dari panitia nasional sesuai Permenristekdikti nomor 18 tahun 2015 pasal 3 ayat 3. 

Mekanisme UKMPPD selanjutnya setelah 2023 mengacu pada Surat Edaran No.HK.02.01/Menkes/1669/2024 sebagai turunan dari Undang-undang Kesehatan 2023. Namun perguruan tinggi masih menggunakan cara sebelumnya karena standar prosedur operasional uji kompetensi belum disahkan. Adapun kolegium yang berdasarkan Undang-undang Kesehatan 2023 diambil alih oleh negara dan ditempatkan di bawah Kementerian Kesehatan, berwenang menggelar uji kompetensi bersama penyelenggara pendidikan tinggi. Namun karena kolegium tidak dilibatkan hingga Mei 2025, mereka membuat somasi yang menolak untuk menerbitkan sertifikat uji kompetensi.