Sebelum Gibran, Dulu Jokowi Perintahkan Ma'ruf Amin Bertugas ke Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menugaskan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengurusi masalah Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Gibran mungkin akan memiliki kantor di Papua.

"Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau via YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025, menyoal Wapres Gibran tugas di Papua.

"Wapres Ma’ruf Amin berkomitmen tinggi untuk terus mendukung dan mempercepat pembangunan di tanah Papua demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Masduki, dikutip dari keterangan tertulis.

Terdapat sejumlah agenda Ma’ruf Amin pada lawatannya selama lima hari di tiga kota di Papua. Pada Selasa, 4 Juni 2024, Ma'ruf akan ke Merauke untuk bertemu dengan para bupati, tokoh adat, dan pegiat HAM/perdamaian di Provinsi Papua Selatan. Pada hari yang sama, ia juga melakukan pencanangan proyek-proyek strategis di Provinsi Papua Selatan, menandatangani Prasasti Peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Boven Digoel, dan meresmikan Pembukaan Pelatihan Pendamping Desa Provinsi Papua Selatan.

Dari Merauke, Ma’ruf Amin terbang ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Ia melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung VIP Bandara Wamena pada Rabu, 5 Mei 2024. Dari Wamena, Ma’ruf Amin beranjak ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Terdapat beberapa agenda yang ia hadiri di titik terakhir kunjungannya pada Kamis, 6 Mei 2025.

Ma’ruf Amin menyaksikan Pengukuhan KDEKS Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian, ia melakukan Peninjauan Pemukiman Nelayan Malawei. Selain itu, di hari terakhir kunjungannya pada Jumat, 7 Juni 2024, Ma’ruf Amin meluncurkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua, RIPPP, dan RAPPP.

Dalam kunjungannya, Ma'ruf Amin meminta penyusunan program hingga implementasi program pembangunan Papua berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pelibatan orang asli Papua dalam rencana aksi pembangunan harus diperluas.

"Fokuskan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting, sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua," kata Ma'ruf, yang menjabat Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Jumat, 7 Juni 2024.