Saifullah Yusuf: Jangan Main-main dalam Urusan Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan jajaran kementeriannya untuk menjaga integritas, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Sekolah Rakyat. Gus Ipul—begitu ia akrab disapa—memerintahkan para pegawainya melaksanakan proses pengadaan barang seperti seragam sekolah secara transparan dan sesuai aturan.

"Jangan sekali-kali kita main-main dalam urusan Sekolah Rakyat. Buka saja apa adanya. Ikuti aturan," kata Gus Ipul, dikutip dari keterangan resmi pada Ahad, 13 Juli 2025.

Dia meminta seluruh pejabat pengguna anggaran untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan jujur dan tanpa intervensi dari mana pun. "Ini cukup jelas ya perintahnya,” tutur Gus Ipul. Ia menegaskan dirinya ingin pengadaan barang dan jasa itu murni sesuai dengan ketentuan. “Karena ini amanah. Ikuti saja sesuai prosedur. Yang menang ya menang, yang kalah ya kalah," kata dia kemudian.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta seluruh anak buahnya menyampaikan laporan untuk setiap pengadaan secara terbuka. Dengan demikian, publik bisa mengetahui dan ikut mengawasi.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menegaskan akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahap pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial atau Kemensos. Ia mengklaim tidak segan untuk melapor ke aparat penegak hukum, bila menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan.

Adapun Kementerian Sosial mengumumkan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 akan dimulai pada Juli 2025, di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia. Dari 100 titik ini, 63 titik akan memulai pengenalan kepada siswa pada 14 Juli 2025. Sementara sisanya atau sebanyak 37 titik akan dimulai di akhir Juli 2025.

Namun demikian, Gus Ipul sebelumnya mengatakan 100 gedung sekolah rakyat yang akan digunakan belum sepenuhnya permanen. “Kalau tahap 1 dan tahap 2 ini semua gedung sementara,” kata dia saat dihubungi pada Senin, 7 Juli 2025.

Ia berujar, 60 gedung yang direnovasi merupakan milik Kementerian Sosial, yang hanya akan digunakan selama satu tahun saja. Sementara itu, 40 lainnya berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum pun disebut siap memulai pembangunan 100 sekolah rakyat permanen pada September 2025 mendatang. Pembangunan itu ditargetkan rampung pada Juni 2026. Bangunan gedung sekolah permanen tersebut diklaim berkapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah dan mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas.

Aliy Arivin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.