Saat Dedi Mulyadi Singgung Orang yang Kerap Tuntut Ganti Pejabat Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membicarakan orang-orang yang kerap menuntut pergantian pejabat pemerintah. Menurut Dedi, mereka yang memiliki sikap itu juga harus menuntut perubahan atas perilaku buruk yang masih banyak terjadi di antara masyarakat.

Dedi berujar selama ini tuntutan untuk memperbaiki kondisi negara hanya mengarah ke para pejabat. "Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati," kata Dedi saat menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis, 10 Juli 2025.

Namun, politikus Partai Gerindra itu menilai tuntutan terhadap pejabat pemerintah saja tidak cukup untuk memperbaiki negara. "Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti," ucap Dedi seperti dikutip dari siaran YouTube KPK.

Mantan bupati Purwakarta itu mendorong masyarakat untuk ikut berubah. Dia menyebut rakyat juga harus diedukasi bersamaan dengan perbaikan dalam pemerintahan. 

Dedi memberi contoh perilaku buruk yang masih ada di masyarakat. Salah satunya adalah soal pemerasan yang kerap terjadi di desa-desa.

Kepala desa, kata dia, bisa mengeluarkan uang hingga Rp 1 juta per hari karena diperas orang-orang yang tidak bertanggung jawab. "Setiap hari
kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan, itu sekali datang 10 orang. Cepek (Rp 100 ribu) itu dikasihnya," tutur Dedi.

Selain itu, Dedi juga memberi contoh orang-orang yang kompas moralnya ditentukan oleh kepentingan mereka sendiri. "Contohnya orang melaporkan ke KPK, apakah murni didasarkan kepada orang yang concern soal korupsi? Tidak," kata dia.

Menurut Dedi, banyak orang yang baru akan melaporkan perbuatan korupsi jika tidak mendapat untung. "Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan, kalah tender, baru lapor KPK. Kalau menang tidak lapor," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan pandangannya itu dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah di Wilayah DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Dalam kegiatan itu, hadir pula para kepala daerah lain seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga Gubernur Banten Andra Soni. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengikuti kegiatan tersebut.