Rincian Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK menunggu tindaklanjut Dewan Perwakilan Rakyat ihwal putusan MK Nomor 135/PUU-XXII tentang pemisahan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional dan daerah.

Kendati sejumlah legislator menilai putusan itu berpolemik, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat.

"Putusan MK kan sudah diucapkan, kami tinggal menunggu kewenangan DPR untuk menindaklanjuti," ujar Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025. "Karena DPR juga punya kewenangan."

Sebelumnya, MK mengeluarkan putusan penting mengenai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Dalam sidang yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025, MK menyatakan bahwa Pemilu Nasional dan Daerah dipisah pelaksanaannya.

MK menetapkan bahwa pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (DPRD, pilkada) harus dipisah dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan setelah pelantikan pejabat nasional. Model lima kotak suara di TPS tidak akan digunakan lagi, sehingga waktu pencoblosan lebih efisien dan tidak membingungkan pemilih.

Dikutip dari Fahum.umsu.ac.id, selama ini, pemilu serentak dengan lima kotak suara membuat pemilih dan petugas pemilu kewalahan. Banyaknya surat suara yang harus dicoblos dalam waktu singkat menurunkan konsentrasi pemilih dan berpotensi menurunkan kualitas hasil pemilu. Oleh karena itu, MK menilai pemisahan pemilu nasional dan daerah akan membuat proses lebih sederhana dan efisien.

2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Dengan adanya jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah, masyarakat punya waktu lebih untuk menilai kinerja presiden, anggota DPR, dan DPD sebelum memilih kepala daerah dan anggota DPRD. Selain itu, partai politik diharapkan lebih selektif dalam merekrut calon, tidak sekadar mengandalkan popularitas, tetapi juga kualitas dan integritas.

3. Mengurangi Beban Penyelenggara