INFO NASIONAL — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatat sejarah baru dengan menggelar retret pemerintahan pertama di kawasan Indonesia Timur. Digelar selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu, 18–20 Juli 2025, di Markas Korem 142/Tatag, Mamuju, kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala OPD, tenaga ahli, dan staf ahli Gubernur serta Wakil Gubernur Sulbar.
Retret ini merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), dengan tujuan utama menyatukan visi dan misi seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor demi percepatan pembangunan Sulbar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Retret ini bukan sekadar forum diskusi, tapi fondasi untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, serta hilirisasi sumber daya lokal,” ujar Gubernur SDK, Ahad, 20 Juli 2025.
Acara dibuka langsung oleh Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang menyampaikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap Sulbar sebagai kawasan strategis dalam pengembangan transmigrasi modern. Ia menyebut Sulbar memiliki potensi luar biasa pada sektor kakao, perikanan, peternakan, dan logam tanah jarang (rare earth) yang harus dioptimalkan melalui hilirisasi berbasis potensi lokal.
"Program transmigrasi kini difokuskan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat wilayah melalui pendekatan potensi lokal, bukan lagi sekadar pemindahan penduduk," ujar Menteri Iftitah.
Retret ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polda Sulbar, Bank Indonesia, dan BPK, untuk memperkuat aspek integritas, tata kelola anggaran, dan pengawasan pemerintahan. Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pejabat, termasuk yang sempat tertunda karena kondisi kesehatan.
Gubernur SDK menutup retret dengan harapan kuat agar seluruh peserta membawa semangat kolaboratif dan integritas ke dalam setiap kebijakan dan langkah kerja. "Retret ini kita jadikan sebagai titik balik. Kolaborasi Pemprov Sulbar dengan aparat keamanan, penegak hukum, dan kementerian/lembaga pusat harus makin solid untuk mendukung program nasional dan kesejahteraan rakyat Sulbar,” tandasnya.
Retret Pemprov Sulbar ini bukan hanya menjadi yang pertama di Indonesia Timur, namun juga menjadi simbol tekad dan keseriusan daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih, terarah, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.(*)