Respons Kepala Otorita saat Ditanya di IKN Banyak Pekerja Seks

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan kawasan ibu kota baru sudah steril dari pekerja seks komersial (PSK) dan judi sabung ayam. Basuki mengatakan Otorita IKN dan aparat penegakan hukum sudah merobohkan sekitar delapan “warung remang-remang” pada Ramadan lalu.

"Insya Allah tidak ada pak, sabung ayam juga nggak ada,” kata Basuki dalam rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Juli 2025.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatakan isu PSK dan sabung ayam di kawasan IKN merupakan berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial.

Dalam rapat itu anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempermasalahkan keberadaan PSK di IKN. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai keberadaan PSK di IKN tidak hanya masalah gradasi moral dan sosial, tapi produktivitas kerja. “Jangan sampai kemudian tempat episentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana. Dan orang-orangnya juga tidak maksimal,” kata dia.

Sebelumnya Fraksi PKB mengutip data yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, sedikitnya 64 PSK telah diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara. Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.

Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku, terjaring 64 perempuan diduga pelaku praktik prostitusi. Adapun praktik prostitusi dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi media sosial, dan para penjaja seks komersial tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam. Para PSK berasal Samarinda, Balikpapan Bandung, Makassar dan Yogyakarta.

Ditemui usai rapat, Basuki menegaskan bahwa keberadaan PSK di wilayah Sepaku, bukan di IKN. Basuki mengatakan Aparatur Sipil Negara Otorita IKN tidak ada yang terlibat prostitusi ilegal.

Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi informasi dari Satpol PP. “Bukan kami menutup-nutupi. Memang nggak ada. Kalau emang ada ya pasti kami tindak. Tapi kalau saya laporan dari deputi kami, itu recycle (informasi),” katanya.