Respons Kementerian Pendidikan Setelah Jawa Barat Usul MPLS Libatkan Militer

TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan respons perihal rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan melibatkan militer dan polri dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Siswa (MPLS) atau masa orientasi murid baru. Wakil Menteri Pendidikan Dasar Atip Latipulhayat menekankan setiap pemerintah daerah wajib mengikuti acuan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. “MPLS harus merujuk kepada aturan yang sudah ditetapkan,” ujar Atip saat dihubungi pada Jumat malam, 11 Juli 2025.

Atip juga menegaskan semua sekolah di seluruh daerah harus menyelenggarakan MPLS yang ramah anak, yakni tidak ada perpeloncoan, kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikologis maupun verbal. “Tidak boleh lagi aktivitas yang mengarah pada hal-hal yang tidak edukatif,” ucap dia. “Tidak boleh juga memakai pakaian yang kurang patut, memakai topi yang terkesan melecehkan anak dan sebagainya.”

Dia menyampaikan masa orientasi murid baru harusnya menyenangkan dengan diisi dengan kegiatan yang bermutu dan edukatif. MPLS, kata dia, juga menjadi ajang bagi siswa baru untuk mengenal sekolah, lingkungan sekolah, guru dan teman-teman baru. “Karena itu MPLS sekarang membawa pesan MPLS ramah,” kata Atip.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan MPLS untuk siswa SMA sederajat di Jawa Barat pada tahun ajaran 2025/2026 akan melibatkan instansi TNI dan Polri. Jadwal MPLS juga telah disiapkan dengan penerapan jam masuk sekolah pukul 6.30 WIB.

Herman mengatakan MPLS di wilayah Bandung yang akan dimulai 14 Juli 2025 dengan melibatkan anggota TNI/Polri sekitar 2 sampai 3 orang itu untuk mendampingi selama lima hari ospek dan bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter. Selama lima hari, Herman mengatakan para anggota TNI/Polri ini akan turut menyampaikan materi kebangsaan dan bela negara. Namun dia menegaskan pemberian materi ini tak bersifat militeristik.