Ragam Respons soal Tragedi Pernikahan Anak Dedi Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Pesta pernikahan Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlin menelan korban jiwa dan luka-luka. Tercatat tiga orang tewas dan 27 orang mengalami luka-luka diduga terinjak-injak saat menghadiri acara hiburan dan makan gratis di pesta pernikahan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat, 18 Juli lalu.

Dua dari korban tewas merupakan warga sipil. Satu korban tewas lainnya ialah anggota kepolisian. Ketiga korban telah dimakamkan. Maula Akbar merupakan putra dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sedangkan Luthfianisa Putri Karlin seorang putri dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Acara pesta pernikahan dari anak pejabat publik itu mendapat sorotan lantaran memakan korban. Berikut sederet respons dari KPAI, pengamat kebijakan publik, hingga DPRD Garut ihwal tragedi tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Wakil Ketua KPAI Jastra Putra Komisi Perlindungan Anak Indonesia berpendapat, peristiwa di pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi serupa dengan kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola di Kanjuruhan, Malang pada 2022 silam. Dalam tragedi Kanjuruhan, sebanyak 135 orang dinyatakan tewas.

Sebab, ujar dia, anak anak di bawah umur yang menjadi korban dalam peristiwa kericuhan di tempat publik. "Peristiwa ini adalah berulang dari kejadian sebelumnya dan tidak ada pembelajaran, sehingga menimpa ananda kita (Vania 8 tahun)," ujar dia.

Dia merasa miris karena acara yang dihelat oleh pejabat publik ini justru tidak melibatkan unsur pemerintah daerah, sehingga menyebabkan anak-anak menjadi korban. Apalagi dalam video yang beredar, pola pengamanan yang dilakukan pihak penyelenggara tidak ada kebijakan untuk melindungi kelompok rentan seperti anak, lansia, dan ibu hamil. 

KPAI juga menilai Kabupaten Garut belum layak menjadi daerah ramah anak. Sebab, kata Jastra, hingga kini pemerintah daerah tidak cepat tanggap dalam mengatasi tragedi ini. Padahal sedikitnya terdapat empat anak yang memerlukan pendamping psikolog karena ditinggal tewas keluarganya.

Pengamat Kebijakan Publik

Pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho mengkritik konsep pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi yang melibatkan warga. Padahal, menurut dia, semestinya acara tasyakuran itu digelar hanya untuk pribadi.

Dia meragukan adanya perencanaan terhadap crowd control yang memadai di hajatan rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi dan Irjen Karyoto tersebut. "Tragedi ini menjadi cermin nyata lemahnya tata kelola publik dalam konteks keramaian massa yang digelar oleh tokoh publik," kata Yanuar, Sabtu, 19 Juli 2025.

Dia juga mengkritik cara Dedi Mulyadi dalam memoles citranya ke masyarakat. Tragedi di pesta pernikahan anaknya itu, ujar dia, menunjukkan ada kecenderungan relasi kekuasaan dan kepentingan elektoral yang acapkali dibungkus dalam retorika kedekatan dengan rakyat.

"Ketika ribuan warga berdesakan demi sekotak makanan gratis dari acara pejabat publik, kita menyaksikan bukan hanya kerentanan sosial yang akut, tapi juga bagaimana kekuasaan digunakan untuk membangun simpati," katanya. 

Menurut Yanuar, cara-cara seperti itu tidak penting dilakukan. Sebab, yang jauh lebih penting ialah bagaimana seorang pejabat membangun kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyatnya secara berkelanjutan.

Yanuar berpandangan bahwa tragedi yang menewaskan tiga orang di pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi patut dipandang sebagai peringatan keras akan rapuhnya tata kelola publik. Ini menyingkap batas tipis antara "kekuasaan yang melayani" dan "kekuasaan yang mempertontonkan".

"Kita berhadapan dengan absennya standar keselamatan, lemahnya pengawasan, dan digunakannya acara publik sebagai panggung politik," ujarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut

Ketua DPRD Garut Aris Munandar menilai tragedi yang menewaskan tiga orang di pesta pernikahan anak Dedi Mulyadi sebagai kejadian yang di luar dugaan. Dia mendorong agar aparat kepolisian mengusut dan menyelidiki peristiwa ini secara terbuka serta tuntas.

Sebab, menurut dia, publik perlu mengetahui secara pasti penyebab kematian warga dalam pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dengan anak Kapolda Metro Jaya itu. "Saya harap diselesaikan dengan tuntas agar terang benderang apa yang menjadi penyebab kejadian sampai orang meninggal dunia," ujarnya, Jumat, 18 Juli 2025.