TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah meninjau ulang pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND) ID.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan laman resmi MIND ID, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Muhammad Fadil Imran kini menjabat sebagai komisaris. Menurut Puan, pengangkatan polisi aktif sebagai komisaris BUMN harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Kita lihat aturan-aturannya, kalau melanggar hukum, pemerintah harus bisa mengevaluasi," kata Puan kepada Tempo di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Puan menekankan bahwa pemangku kepentingan yang memilih Fadil Imran sebagai komisaris MIND ID perlu mengacu regulasi yang ada. "Yang mengangkat harus melihat aturannya," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut profilnya di laman MIND ID, Fadil Imran merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Karir polisinya mulai menanjak saat menjadi Kepala Polda Jawa Timur pada Mei 2020. Fadil kemudian ditugaskan menjadi Kepala Polda Metro Jaya dari 16 November 2020 sampai 2023.
Kini ia menjabat sebagai Komisari MIND ID sekaligus Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.