PSI Jakarta Soroti Efektivitas Anggaran Banjir Rp 4,3 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta --Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menilai penggunaan anggaran penanggulangan banjir Jakarta belum efektif. Bun Joi Phiauw, anggota Fraksi PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, mengkritik Gubernur Jakarta Pramono Anung karena belum berhasil mencegah banjir di ibu kota meski memiliki anggaran Rp 4,3 triliun.

Bun Joi menyebutkan anggaran Rp 4,3 triliun itu tercantum dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk menangani banjir di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. "Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh," kata Bun Joi melalui keterangan tertulis pada Rabu, 9 Juli 2025.

Karena angkanya besar, kata dia, hal yang wajar warga Jakarta berharap pemerintah provinsi Jakarta bisa menangani permasalahan banjir dengan baik. Bun Joi mengatakan banjir masih kerap terjadi setiap kali Jakarta diguyur hujan dengan intensitas sedang dan besar dari waktu ke waktu. Dia pun mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. "Ini memunculkan pertanyaan apakah pengalokasian anggarannya sudah tepat, atau sebenarnya pemakaiannya yang masih kurang optimal dalam mengatasi dan menanggulangi banjir?" ujar dia.

Bun Joi menuturkan, salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah kejadian 10 unit pompa milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang rusak dan terbakar saat penanganan banjir pada 6 Juli 2025. Menurut Pemerintah Provinsi Jakarta, ke-10 pompa tersebut sempat rusak karena tidak bisa menahan debit air yang tinggi.

Menurut Bun Joi, kerusakan itu tidak seharusnya terjadi. "Apakah tidak dilakukan perawatan atau bahkan mengantisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi?" ujar dia.

Padahal, kata dia, pemerintah Jakarta mengalokasikan Rp 704 miliar untuk anggaran operasional dan pemeliharaan stasiun pompa banjir. Dia pun meminta penggunaan anggaran itu dievaluasi agar penanganan banjir di masa depan lebih baik.

Sebanyak 10 unit pompa air milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbakar akibat tingginya volume air yang harus ditangani, secara serentak pada Ahad malam, 6 Juli 2025. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya perawatan agar alat tersebut dapat segera digunakan kembali.

Pada Ahad malam, Ika menyebut semua pompa milik pemerintah Jakarta beroperasi 100 persen. Saat itu, sejumlah titik di Jakarta mengalami banjir karena curah hujan yang tinggi, debit air kiriman dari luar kota, dan banjir rob di kawasan Jakarta Utara. Paginya, kata Ika, sebanyak 10 dari 600 unit pompa mengalami kerusakan.

Meski begitu, Ika mengklaim warga Jakarta tak perlu khawatir sebab sistem pengendalian banjir tetap terjaga berkat keberadaan pompa portabel dengan kapasitas setara. “Jangan khawatir. Walaupun ada kendala beberapa di pompa, pompa 'mobile' kami 100 persen masih aktif. Jadi, ter-backup karena pompa itu kapasitasnya yang sama dengan pompa stasioner,” kata Ika seperti dikutip Antara, Senin, 7 Juli 2025.