PSI Jakarta Kritik Sumur Resapan Rp 400 M, Desak Evaluasi Sistem Banjir

TEMPO.CO, Jakarta -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik efektivitas program sumur resapan yang menyedot anggaran hingga Rp400 miliar. PSI menilai proyek itu cenderung memboroskan anggaran jika tidak disesuaikan dengan kondisi geografis setiap wilayah. "Pembangunan sumur-sumur resapan itu harus disesuaikan dengan kondisi tanah di berbagai wilayah Jakarta karena masing-masing berbeda-beda," kata Joi Phiau, Wakil Ketua Fraksi PSI, kepada Tempo pada Senin, 14 Juli 2025.

Ia mencontohkan wilayah Jakarta Utara yang tanahnya sudah jenuh air, sehingga tidak bisa lagi menyerap air tambahan dari hujan maupun banjir kiriman. Jika sumur resapan tetap dipaksakan di wilayah seperti itu, menurut dia, hasilnya tidak akan maksimal. "Apabila dipaksakan, hanya akan menjadi pemborosan karena kehadirannya tidak efektif untuk menyerap air dan mengurangi tingkat keparahan banjir," ujar Joi.

PSI juga menyoroti pendekatan yang belum sistemik dalam menanggulangi banjir Jakarta. Joi mengatakan, masalah banjir tidak bisa diselesaikan hanya di dalam wilayah Jakarta, tapi juga harus mencakup daerah-daerah hulu, seperti Bogor. Ia menyesalkan keputusan Pemerintahan Provinsi Jakarta yang tidak menganggarkan dana hibah untuk penanganan banjir di wilayah hulu pada tahun ini.

"Padahal ini harusnya juga jadi perhatian, menimbang antara kondisi infrastruktur di wilayah hulu dengan banjir di Jakarta," katanya. Menurut Joi, volume air yang masuk ke Jakarta akan sulit dikendalikan tanpa upaya bersama dengan pemerintah daerah tetangga.

PSI memberikan catatan terhadap kesiapan infrastruktur, efektivitas penggunaan anggaran, dan masih lemahnya kerja sama antardaerah. Joi menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis hasil nyata di lapangan. "Kami ingin menyarankan kepada pemerintah provinsi Jakarta untuk konsisten menggunakan sudut pandang output dan outcome," ucapnya. Ia meminta agar semua program dari pembangunan tanggul, turap, pompa, kolam retensi, hingga normalisasi dan pengerukan kali ditinjau kembali.

Menurut dia, dari evaluasi itulah akan terlihat daerah mana yang masih rawan tergenang, dan wilayah mana yang membutuhkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir baru. "Setelah itu, pemerintah provinsi DKI bisa menyusun rencana komprehensif dan menyesuaikan anggarannya," ujar Joi.

PSI memastikan mereka akan terus mengawal persoalan banjir melalui komunikasi aktif dengan pihak eksekutif. Joi menyebut pertemuan formal seperti rapat di Kebon Sirih--kantor DPRD Jakarta-- akan dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan strategi dan kolaborasi. "Kami ingin berdiskusi secara konstruktif mengenai permasalahan banjir ini dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya ke depan," kata Joi. Ia menegaskan, PSI ingin mendorong kolaborasi, baik dengan gubernur, wakil gubernur, maupun jajaran eksekutif lainnya.

Tentara Terlibat Ospek Sekolah di Jawa Barat. Buat Apa?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini