Pro Kontra soal Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024–2029. DPR tengah menyusun naskah akademik sebagai langkah awal untuk kembali mengajukan revisi tersebut.

Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menyatakan, inisiatif revisi UU MK ini dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan bukan untuk mengurangi atau melemahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. "Tidak ada kaitan dengan putusan pemisahan pemilu," kata Nasir melalui pesan WhatsApp, Selasa, 8 Juli 2025.

Ia menjelaskan, usulan revisi UU MK hanya kebetulan terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan putusan terkait pemisahan pelaksanaan pemilu. Mengenai sikap DPR yang terkesan menolak putusan MK, Nasir Jamil melihatnya sebagai bagian dinamika yang lumrah dalam sistem demokrasi. "Kalau ada pro kontra itu kan hal yang lumrah. Tetapi, saya pribadi mengatakan tidak ada upaya untuk mengamputasi kewenangan MK," ujar politikus PKS itu.

MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap perkara nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 25 Juni 2025. MK menetapkan, pemilu nasional dan pemilu daerah harus diselenggarakan secara terpisah. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu daerah diperuntukkan bagi pemilihan kepala daerah dan wakilnya, serta anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. MK menyatakan, pemilu daerah harus diselenggarakan minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun setelah pemilu nasional selesai dilaksanakan.

Putusan MK ini menuai pro dan kontra bagi sebagian kalangan terutama dari partai politik. Ada yang menilai putusan MK ini telah melampaui kewenangannya. Usai putusan ini muncul rencana revisi UU MK.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan, revisi UU MK bukan sebagai respons atas polemik yang muncul dari putusan MK terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Menurutnya, proses revisi UU MK sudah dilakukan DPR periode 2019-2024. “Undang-Undang MK tidak ada revisi. Kan itu sudah direvisi periode anggota DPR lima tahun yang lalu,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara. 

Ketika itu, menurutnya, proses revisi UU MK telah mencapai tahap pengambilan keputusan di tingkat I, yang merupakan langkah akhir sebelum diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. "Revisi MK itu kan sudah selesai lima tahun yang lalu, kebetulan saya ketua Panja-nya dan itu tinggal tunggu. Itu sudah tinggal Rapat Paripurna tingkat II saja, tinggal paripurna. Jadi kita tinggal tunggu saja, bamus (badan musyawarah)," katanya.

Sementara anggota DPR Muhammad Khozin menyatakan, revisi UU MK mungkin saja untuk membahas kembali kewenangan MK. Dia mengkritik MK karena telah melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan putusan. Menurutnya, pemisahan pemilu nasional dan daerah seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama pemerintah.

Khozin mengatakan, perlu ada diskusi serius untuk memperjelas batas-batas kewenangan MK, agar lembaga tersebut tetap menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi bukan berubah menjadi pihak ketiga dalam proses legislasi di luar DPR dan pemerintah. Menurutnya, tindakan MK yang melewati batas kewenanganya bisa jadi preseden negatif bagi sistem dan mekanisme pembentukan perundang-undangan di masa mendatang.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai, dorongan untuk kembali merevisi UU MK penuh dengan muatan kepentingan politik. Ia beranggapan, inisiatif ini merupakan bentuk tekanan DPR dan pemerintah terhadap MK.

Menurut Feri, pernyataan usulan revisi tidak berkaitan dengan putusan MK soal pemisahan pemilu hanyalah alasan semata. Ia menilai, DPR dan pemerintah memang kerap berupaya menghapus sistem pemilihan langsung kepala daerah, dan lebih memilih agar proses tersebut dilakukan lewat DPRD. "Karena tidak sesuai dengan keinginan, kemudian dilakukan revisi UU MK. Tentu ini adalah suatu yang merusak konstitusi," kata Feri saat dihubungi, Selasa, 8 Juli 2025.

Ia menegaskan, upaya merevisi UU MK sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini disebabkan karena kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri oleh kekuasaan lain, termasuk lembaga legislatif seperti DPR. "Peradilan adalah kekuasaan tertinggi untuk melakukan apa itu hukum, bukan DPR. DPR tugasnya membuat UU bukan merusak kekuasaan kehakiman," ujar Feri.