Prabowo Tak Berencana Reshuffle Kabinet, Ini Reaksi Parpol dan DPR

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet di tengah isu perombakan jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo mengungkapkan hal itu setelah menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center pada Kamis, 12 Juni 2025.

“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kami buktikan minggu demi minggu demi minggu, hasil capaian yang kami lakukan,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan hal ini agar tidak ada spekulasi yang beredar. Dia menilai, sampai saat ini, para menterinya bekerja dengan baik. Dia menyebutkan memang ada kritik terhadap para pembantunya, tetapi itu merupakan sesuatu yang lazim dilakukan di negara demokrasi.

Dia mengatakan pemerintahannya memang tidak bisa memuaskan semua orang. “Tetapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik,” kata dia. 

“Kadang-kadang ada salah bicara itu biasa, tapi mereka kerja keras. Niat mereka baik, kami juga kompak, kami punya tim yang baik. Kami enggak ada orangnya siapa, orangnya siapa, tidak ada,” ujar Kepala Negara menambahkan.

Isu perombakan kabinet mencuat setelah Prabowo mengatakan akan menyingkirkan para pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan saat pidato Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan mereka yang tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa keraguan, tanpa memadang keluarga, partai, dan dari suku mana pejabat itu berasal. “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang akan kami tindak,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Pernyataan Prabowo soal tidak ada rencana melakukan perombakan kabinet itu mendapat tanggapan dari partai politik pendukung pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PAN Dukung Keputusan Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menghormati keputusan Prabowo yang memutuskan tak ada reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. 

“Pak Prabowo tahu yang terbaik dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Sebagai partai pendukung, PAN mendukung penuh keputusan beliau,” kata Eddy dalam keterangan resmi pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Menurut Eddy, kocok ulang jajaran menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga dia meminta semua pihak menghormati keputusan Prabowo yang menyatakan belum hendak merombak posisi para menteri. 

Eddy pun optimistis politikus PAN yang membantu Prabowo akan menunjukkan kinerja optimal dalam mencapai target program pemerintah. Eddy merujuk pada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN.

“Insyaallah kami meyakini kinerja menteri-menteri PAN sejalan dengan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

Anggota DPR Berharap Menteri Bekerja Lebih Keras

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha berharap para menteri bekerja lebih keras dan tidak menimbulkan kontroversi setelah Prabowo mengatakan tidak akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Dia mengapresiasi sikap Presiden yang menilai kinerja para menteri secara objektif. Namun demikian, dia juga mengingatkan kepercayaan tersebut harus dijawab dengan peningkatan kinerja yang lebih nyata dan konsisten di semua lini kementerian.

“Presiden tentu punya pertimbangan sendiri. Tapi dengan tidak adanya reshuffle dalam waktu dekat, para menteri harus memaknainya sebagai bentuk kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja lebih keras lagi," ujar Toha dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat, 13 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Legislator yang membidangi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi itu juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi publik yang sehat dan tidak menimbulkan kegaduhan. Dia mengimbau para menteri fokus bekerja dan menghindari berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan polemik atau multitafsir di masyarakat.

“Jangan malah sibuk berkomentar yang kontroversial atau memperkeruh suasana. Rakyat butuh kerja nyata, bukan wacana yang memecah fokus atau menimbulkan ketidakpastian,” ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya konsolidasi internal dalam kabinet, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan nasional menjelang transisi pemerintahan yang akan datang.

Pasalnya, kata dia, seluruh pihak ingin melihat pemerintahan periode ini menuntaskan tugasnya dengan baik hingga akhir masa jabatan, sehingga diperlukan kerja yang terukur, komunikasi yang efektif, dan keteladanan dari para pejabat negara.

Eka Yudha Saputra, Dian Rahma Fika, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Polemik 4 Pulau, DPR Panggil Mendagri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumut Usai Reses