Prabowo Klaim Angka Pengangguran dan Kemiskinan Absolut Menurun

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut mengalami penurunan. Prabowo mengaku mendapatkan data itu dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar. Namun, Prabowo tidak menyebut angkanya.

"Kepala BPS lapor ke saya angka pengangguran menurun angka kemiskinan absolut menurun, ini BPS yang bicara," kata Prabowo di Kongres PSI, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 2025 dipantau YouTube PSI. 

Pada kesempatan itu pula, Prabowo mengatakan target investasi nasional yang ditetapkan dalam APBN 2025 sudah tercapai lebih cepat. Target tercapai pada empat bulan sebelum akhir tahun.

“Saya diberi laporan oleh menteri investasi, investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun, sudah mencapai,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo meyakini pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi energi masa depan Indonesia. Apa lagi aset Danantara yang dikelola saat ini lebih dari USD1.000.

“Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus Kita saudara sekalian, dan Danantara sekarang aset yang dikelola lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika,” kata dia. 

Jumat 18 Juli 2025 lalu, BPS menunda rilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan. Semula pengumuman dijadwalkan pada Selasa, 15 Juli 2025. BPS menyebut penundaan ini untuk peningkatan kualitas data yang akan disampaikan kepada publik.

“Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data,” tulis BPS dalam keterangan yang muncul saat membuka situs bps.go.id, diakses pada Jumat, 18 Juli 2025. BPS menyebut akan mengumumkan data termutakhir segera.

Penundaan itu dikritik Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati Mengingatakan penyampaian rilis data tepat waktu merupakan hal yang penting karena status BPS sebagai rujukan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengatakan data BPS menjadi acuan untuk pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Esti mendesak agar data BPS tidak mengandung unsur pesanan. Dengan kata lain, sejumlah data merupakan hasil dari permintaan segelintir pihak untuk mencapai tujuan tertentu. "Kami meminta supaya BPS dapat menyampaikan data-data secara terbuka,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis, 18 Juli 2025, dipantau di Youtube DPR.