Prabowo Kerap Ancam Pecat Menteri Tapi Tak Kunjung Reshuffle Kabinet

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto acap menyampaikan ancaman pemecatan kepada para menterinya apabila berkinerja buruk. Ancaman-ancaman tersebut antara lain disampaikan saat awal menjabat, momentum 100 hari kerja, dan enam bulan pertama masa pemerintahan. Teranyar, Prabowo mengancam akan meninggalkan menteri yang bekerja lambat.

“Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik. Kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kami tinggalkan di pinggir jalan saja,” kata Prabowo di Karawang, Jawa Barat, Ahad, 29 Juni 2025, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Kendati acap menebar ancaman pemecatan, hingga saat ini Prabowo tak kunjung merombak Kabinet Merah Putih. Pada awal Juni lalu, ia melayangkan ancaman akan menyingkirkan pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada undang-undang dari pemerintahannya. Pihaknya juga mengingatkan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas untuk mundur.

“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar akan kita tindak,” kata Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025.

Kala itu, peringatan tersebut diduga menjadi sinyal Prabowo me-reshuffle Kabinet Merah Putih. Namun saat dikonfirmasi usai menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis, 12 Juni 2025, Prabowo menyatakan tidak berencana melakukan reshuffle di tengah isu perombakan jajaran menteri.

“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekeja dengan baik. Dan kami buktikan minggu demi minggu demi minggu, hasil capaian yang kami lakukan,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan hal ini agar tidak ada spekulasi yang beredar. Ia menilai sampai saat ini menteri-menterinya bekerja dengan baik. Ia menyebut memang ada kritik terhadap para pembantunya, tetapi itu merupakan sesuatu yang lazim dilakukan di negara demokrasi. Ia mengatakan pemerintahannya memang tidak bisa memuaskan semua orang.

“Tetapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik,” kata dia. “Kadang-kadang ada salah bicara itu biasa, tapi mereka kerja keras. Niat mereka baik, kami juga kompak, kami punya tim yang baik. Kami enggak ada orangnya siapa, orangnya siapa, tidak ada.”

Pada Februari lalu, isu Prabowo akan merombak jajan menteri juga mencuat seiring publikasi Center of Economic and Law Studies atau Celios yang memberi nilai rapor merah terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja. Rapor merah juga didapatkan empat menteri di kabinet merah putih.

Menteri HAM Natalius Pigai saat itu mendapat nilai terburuk Celios dengan dengan -113 poin. Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie mendapat nilai -61 poin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan nilai -41 poin, dan Menteri Kehutanan Raja Juli dengan nilai -36 poin.

Celios juga menyebutkan penilaian untuk menteri yang paling layak direshuffle karena kinerja buruk. Hasilnya, Raja Juli Antoni tertinggi untuk direshuffle dengan 56 poin. Kemudian, Budi Arie juga dinilai layak di-reshuffle dengan 48 poin, Bahlil dengan 46 poin, dan Natalius Pigai 41 poin.

Presiden Prabowo buka suara soal sinyal reshuffle usai 100 hari masa kerjanya tersebut. Ia mengatakan akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat. Prabowo berujar, rakyat menuntut pemerintah berjalan dengan bersih. Pemerintah juga harus bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

“Dengan apa yang kita lakukan hari ini, saya menyampaikan penghargaan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia dengan seluruh jajarannya dari ESDM, SKK Migas,” kata Prabowo.