TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Aria Bima menyatakan bahwa sah-sah saja untuk mengkritik absennya Presiden ketujuh Joko Widodo dalam forum sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengkritik ketidakaktifan Kepala Negara RI di agenda PBB.
"Kritik yang membangun saya kira diperlukan dan kalau toh kemarin kita banyak absen di dalam forum-forum dunia saat Pak Jokowi menjadi presiden, saya kira perlu kita cermati lagi karena juga forum yang diikuti oleh Pak Jokowi cukup banyak," kata Aria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 14 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aria menyatakan ia tidak membenarkan atau menyalahkan kritik yang dilontarkan oleh Anies. Menurut dia, hal terpenting saat menyampaikan kritik adalah substansinya yang bersifat konstruktif. Aria menganggap kritik eks calon presiden dalam Pemilihan Umum 2024 itu adalah hal yang adil.
"Saya kira Mas Anies sudah memulai cara-cara yang lebih fair, lebih terbuka di dalam proses pembelajaran. Tapi yang penting jangan kritik yang antipati. Kritik yang apriori," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Aria kemudian mengutip pernyataan Anies yang menekankan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan potensi sumber daya manusia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Ia menilai terdapat manfaat di balik kritis Anies.
"Kritik-kritik itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini, rakyat ini soal kriteria pemimpin ke depan. Itu seperti apa dan bagaimana menempatkan Indonesia lewat pemimpinnya mampu bernavigasi di dalam peta geopolitik global saat ini," ujar Aria.
Sebelumnya Anies Baswedan mengkritik minimnya partisipasi presiden dalam forum PBB. Anies mengucapkan hal itu saat menghadiri rapat pimpinan nasional perdana organisasi masyarakat Gerakan Rakyat.
Dia menyayangkan minimnya partisipasi pemimpin RI di forum PBB. "Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu menteri luar negeri," kata Anies di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Minggu 13 Juli 2025.
Menurut Anies, Indonesia berpotensi merugi karena kerap mangkir dari sidang PBB. Pasalnya, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat maka Indonesia harus memperkuat posisi strategisnya melalui pertemuan-pertemuan kepala negara di kancah internasional.
Ia pun memberikan analogi. "Kita warga kampung, ukuran rumahnya nomor empat terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang, cuma kita bayar iuran jalan terus," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Menurut Anies, dengan jumlah penduduk yang melimpah Indonesia harusnya bisa memanfaatkan itu untuk mengembangkan potensi pasar di dalam negeri. Sehingga, Anies menekankan bahwa Indonesia perlu lebih proaktif dalam dunia internasional, salah satunya dengan cara Presiden Indonesia menghadiri langsung forum-forum PBB.