Politikus NasDem Tagih Komitmen Baleg DPR Bahas RUU PPRT

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem Willy Aditya meminta Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera dibahas. Ketua Komisi XIII DPR ini mengatakan, pembahasan RUU PPRT dapat mempercepat terwujudnya payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia.

"Kenapa Undang-Undang PPRT penting? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu sangat diskriminatif,” kata Willy melalui keterangan tertulis pada Senin, 21 Juli 2025. 

Willy pun meminta komitmen pimpinan dan Baleg DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Komitmen ini, menurut dia, merupakan bukti dukungan parlemen terhadap janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di Hari Buruh Internasional sekitar dua bulan lalu. 

"Kalau mendukung kan jangan lain di bibir lain di hati. Kita kan mengkonfirmasi orang sederhana aja, di tindakan. Seribu kata-kata tidak jadi apa-apa, tapi satu tindakan bisa merubah apapun," ujar Willy.

Pimpinan komisi yang membidangi urusan hak asasi manusia itu berharap, Baleg DPR bisa bijaksana dalam proses pembahasan RUU tersebut. Hal ini supaya pengesahan RUU PPRT sebagai undang-undang nantinya bisa memberikan keadilan bagi pekerja rumah tangga. 

"Jadi bagaimana proses yang harus kita bangun ini adalah, jangan kemudian kita berat sebelah. Hidup ini kan harus balancing, undang-undang yang pro rakyat mengurus orang banyak ini harus kita jadikan produk. Jangan hanya undang-undang yang lain," kata Willy. 

Willy menegaskan bahwa DPR merupakan rumah rakyat. “Ini pertarungan politik, memang konsekuensi logis dari DPR kan ada yang sepakat, ada yang enggak. Tapi setidak-tidaknya, kita bisa belajar bahwa periode 2024 adalah periode paling progresif dari RUU PPRT," ujar dia.

RUU PPRT merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR yang saat ini masih dibahas oleh Baleg DPR. Rancangan UU itu sudah diusulkan ke DPR sejak 2004. Selama dua dasawarsa, nasib RUU PPRT terkatung-katung. Pada periode DPR lalu, Baleg sempat menjadikan RUU ini sebagai inisiatif DPR. Dewan bahkan sudah mengirimkan draf ke pemerintah untuk mendapat masukan berupa daftar inventarisasi masalah atau DIM. Merespons itu, surat presiden diterbitkan dan DIM dikirim kepada DPR.

Namun, hingga masa keanggotaan DPR periode lalu berakhir pada Oktober 2024, RUU PPRT jalan di tempat. Sebab, pimpinan parlemen belum menunjuk alat kelengkapan dewan yang akan membahasnya. Pada periode keanggotaan DPR 2024-2029, RUU PPRT kembali masuk daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025 atas usulan Baleg. 

Angin segar pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang mulai berembus pada 1 Mei 2025. Dalam pidato Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo menyatakan keinginannya mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Hari itu, Prabowo menjanjikan bakal membereskan RUU PPRT dalam tiga bulan. Bila komitmen itu betul-betul dipegang, 1 Agustus 2025 seharusnya menjadi tanggal pengesahan UU PPRT. 

Parlemen, Bob menjelaskan, memiliki masa reses yang membuat hitungan tiga bulan tidak sesuai masa kerja kalender pada umumnya. Masa reses DPR digunakan bagi para legislator untuk kembali ke daerah pemilihan atau dapil masing-masing dan menyerap aspirasi masyarakat. Adapun DPR akan memasuki masa reses pada 25 Juli 2025 mendatang. Masa reses akan berakhir pada 15 Agustus.