Politikus NasDem Ingatkan Data Pribadi WNI Bukan Komoditas Dagang

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amelia Anggraini mewanti-wanti supaya pemerintah berhati-hati mengenai urusan transfer data pribadi Warga Negara Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Gedung Putih mengenai kesepakatan dagang Indonesia—Amerika Serikat disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke AS.

“Kami mengingatkan bahwa data pribadi bukanlah komoditas dagang, melainkan hak fundamental warga negara yang dijamin konstitusi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP),” ujar politikus Partai NasDem itu melalui keterangan tertulis, Jumat, 25 Juli 2025.

Merujuk pada UU PDP, transfer data ke luar negeri, kata Amelia, hanya dapat dilakukan ke negera yang memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi daripada Indonesia. Pada Pasal 56 ayat (2), termaktub bahwa pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali dan/atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data itu memiliki pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, pengendali data pribadi harus memastikan terdapat pelindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.

Amelia pun mengimbau pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip kehati-hatian serta perlindungan hak subjek data benar-benar dijalankan. Menurut dia, komisi yang mengurusi isu pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen itu akan mengawal seluruh kebijakan digital nasional supaya tidak mengabaikan kedaulatan data, keamanan nasional, dan perlindungan warga negara di ranah digital. “Kami mendukung diplomasi ekonomi yang kuat, namun tidak dengan mengorbankan hak-hak digital rakyat Indonesia,” kata Amelia.

Adapun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan Komisi I untuk berbicara dengan pemerintah ihwal polemik transfer data pribadi. “Kami sudah meminta Komisi I DPR untuk secepatnya, kalau perlu dalam masa reses ini, untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah,” ucap politikus Partai Gerindra itu pada Jumat, 25 Juli 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco meminta Komisi I untuk mendatangi atau bahkan mengundang pemerintah berdialog. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan Indonesia-AS mengenai transfer data itu bisa lebih jelas.

Pada 22 Juli 2025, pemerintah Amerika Serikat merilis pernyataan bersama berjudul Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade atau Kerangka kerja Perjanjian Dagang Resiprokal antara Indonesia-Amerika Serikat di laman whitehouse.gov. Kerangka kerja perjanjian dagang itu terdiri atas 12 poin utama, di antaranya tarif barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat sebesar 19 persen. Lalu semua barang-barang dari Amerika Serikat yang diekspor ke Indonesia bebas tarif atau nol tarif. Di samping itu, Indonesia juga dibebankan berbagai komitmen lainnya.

Di poin ketujuh kerangka kerja perjanjian dagang ini disebutkan bahwa Indonesia akan mengizinkan transfer data pribadi warga ke Amerika Serikat, lalu menghapus tarif produk digital, mendukung moratorium bea transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta menghapus tarif dan deklarasi untuk produk tak berwujud.