Penyebab PSN Digugat ke Mahkamah Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap sembilan pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Gugatan ini telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 118/2025 pada Jumat, 4 Juli 2025.

Apa Itu Proyek Strategis Nasional (PSN)?
Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016, PSN adalah proyek-proyek pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Tujuan utama proyek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung pembangunan daerah dan nasional secara merata.

Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah kebijakan yang menyangkut PSN dinilai telah menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan lingkungan. Kritik utama datang dari masyarakat terdampak yang merasa hak-hak mereka terabaikan.

Mengapa PSN Digugat?
Koalisi Geram, yang terdiri dari delapan organisasi masyarakat sipil serta 13 individu dari daerah terdampak, menganggap sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja memberikan keistimewaan berlebih kepada proyek PSN dan mengesampingkan perlindungan terhadap hak warga negara serta lingkungan hidup.

Menurut Edy Kurniawan, anggota tim kuasa hukum Geram, pelaksanaan PSN selama 10 tahun terakhir telah menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional. Ia mengatakan, proyek-proyek PSN kerap dijalankan dengan mengabaikan partisipasi publik, memperluas definisi “kepentingan umum” secara sepihak, dan melemahkan mekanisme pengawasan.

Sembilan Pasal yang Digugat
Berikut adalah sembilan pasal dalam UU Cipta Kerja yang menjadi objek gugatan:

1. Pasal 3 huruf d
Menetapkan kemudahan dan percepatan pelaksanaan PSN, namun dianggap membuka celah bagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain demi proyek tersebut.

2. Pasal 123 angka 2 huruf u
Memperluas cakupan makna “kepentingan umum” untuk pengadaan tanah, termasuk pembangunan kawasan industri, yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai kepentingan umum.

3. Pasal 173 ayat (2), (4), dan (5)
Mendukung perluasan pengertian kepentingan umum untuk pelaksanaan PSN dalam konteks pengadaan tanah.

4. Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan (5)
Mengatur alih fungsi lahan pangan untuk proyek PSN, yang dinilai berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat.

5. Pasal 124 angka 1 ayat (2)
Memberikan legitimasi tambahan terhadap penggunaan lahan pertanian untuk kepentingan PSN dengan menyamakan kepentingannya dengan kepentingan umum.

6. Pasal 36 angka 2
Mengubah ketentuan dalam UU Kehutanan, termasuk menghapus kewajiban mempertahankan minimal 30 persen kawasan hutan di suatu wilayah.

7. Pasal 36 angka 3
Menghapus peran DPR dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan.

8. Pasal 18 angka 15
Mengatur zonasi wilayah pesisir dan laut tanpa mewajibkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya, padahal masyarakat pesisir sangat terdampak oleh perubahan tata ruang tersebut.