Pemprov Kaltim Dorong Tenaga Lokal Bersertifikat untuk Proyek Strategis

INFO NASIONAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui program sertifikasi tenaga konstruksi. Langkah ini menjadi bagian untuk memastikan proyek-proyek strategis nasional dan daerah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dari daerah sendiri.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera), Pemprov Kaltim menyiapkan total 1.000 sertifikat bidang konstruksi secara gratis bagi warga Benua Etam pada tahun 2025.

"Tahun ini total 1.000 sertifikat bidang konstruksi kita siapkan. Hari ini 500 sertifikat untuk 500 orang dulu. Nanti kita lanjut lagi," kata Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud atau Harum, usai membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Kualifikasi Ahli Tahap 1, Asesor Kompeten dan Instruktur Kompeten Tahun 2025, di Gedung Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin, 30 Juni 2025.

Harum menekankan bahwa sertifikasi bukan hanya untuk memenuhi formalitas, melainkan keharusan bagi pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek-proyek yang dibiayai APBN maupun APBD. Hal ini sekaligus untuk memastikan mutu, keamanan, dan akuntabilitas pembangunan di Kaltim. Ia mencatat masih banyak tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi secara resmi. Dari total sekitar 147 ribu orang, baru 34 ribu yang bersertifikat, dan hanya 17 ribu yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

“Ini berarti masih ada separuh lebih tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat atau terdata resmi. Melalui program ini, kami berharap dukungan dari Kementerian PUPR untuk bisa membantu lebih banyak tenaga kerja tersertifikasi, sesuai parameter yang ditetapkan pusat,” ujarnya.

Peserta pelatihan dan sertifikasi ini terbuka dan dikhususkan bagi masyarakat Kaltim yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Harum berpesan, dengan tenaga-tenaga yang telah tersertifikasi, proyek-proyek konstruksi yang dibangun harus sesuai standar nasional. Bagus dan memiliki standar keamanan tingkat tinggi. Ia menekankan, sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi syarat wajib untuk bekerja di proyek-proyek strategis seperti APBN dan APBD. Tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan serupa di tahun-tahun berikutnya.

“Kompetensi itu harus betul-betul diukur. Infrastruktur ini bahaya kalau tidak dikerjakan sesuai standar. Bisa menghilangkan nyawa banyak orang jika kualitasnya tidak terjamin. Itulah pentingnya sertifikasi,” tegasnya.

Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan, pelatihan dan sertifikasi ini bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin Kementerian PUPR. Jumlah peserta sebanyak 829 orang yang terdiri dari 329 orang dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin dan 500 orang melalui pembiayaan APBD Kaltim. "Pelatihan dan sertifikasi ini semuanya gratis," katanya. Ia menekankan, di tahun berikurnya, Pemprov Kaltim akan kembali menyiapkan sekitar 1.000 sertifikasi gratis setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, Abdul Muis menjelaskan pertumbuhan investasi sektor konstruksi secara langsung akan berdampak pada sektor lain seperti industri bangunan, transportasi dan logistik. "Pertumbuhan investasi konstruksi juga akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja yang cukup luas," kata Abdul Muis. (*)