Pemisahan Pemilu, Kader PKB Usul Masa Jabatan DPRD Ditambah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan kader partainya yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) senang dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan daerah. Sebab permisahan itu dapat berujung pada perpanjangan masa jabatan anggota DPRD selama dua tahun. 

Jazilul mengatakan rasa senang kader PKB di daerah diungkapkan dengan jalan meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKB agar mengakomodasi opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD ketika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. 

"Kader (PKB) tingkat II itu senang semua karena dapat perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun," kata Jazilul dalam diskusi publik bertajuk “Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK” di Ruang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, pada Jumat, 4 Juli 2025.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan pemerintah berpeluang memilih opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Opsi itu bisa menjadi pilihan utama dalam rapat pembahasan dengan para pembentuk undang-undang nantinya. 

Idham merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 155 ayat 4 UU Pemerinatahan Daerah mengatur bahwa masa jabatan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota selama lima tahun atau berakhir setelah ada pengucapan sumpah oleh anggota DPRD periode baru.  

"Kalau merujuk pada klausa dalam kedua pasal ini, masa jabatan anggota DPRD berpotensi diperpanjang,” kata Idham, Ahad, 29 Juni 2025. 

Klausa yang dimaksud oleh Idham adalah kalimat “masa jabatan anggota DPRD berakhir setelah ada pengucapan sumpah oleh anggota DPRD periode baru”.  Kendati begitu, Idham melanjutkan, keputusan final tetap tergantung pada hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR.