Pemerintah Pertimbangkan Coret Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online dan Terorisme

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mempertimbangkan mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat judi online, terorisme, dan narkotika. Pemerintah, kata dia, sudah mengantongi data rekening yang melakukan transaksi judi online hingga narkotika.

"Kalau terdeteksi kami pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bansos, " kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Juli 2025.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan Prabowo berkomitmen memberantas judol, narkotika, dan korupsi sejak awal pemerintahanya pada Oktober 2024. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan Prabowo tidak spesifik menginstruksikan menyelesaikan masalah judol hingga narkotika.

Namun, Prasetyo bilang Prabowo ingin anak buahnya merapikan data penduduk supaya penerima bansos tepat sasaran. "Sebab ada kasus masyarakat sudah mampu masih mendapatkan bansos, " ujar dia.

Dia mengatakan pemerintah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. DTSEN berfungsi menyatukan semua data masyarakat. Penyatuan data penting untuk memperbaharui penerima bansos. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sempat melaporkan ratusan ribu penerima bansos terkait judi online. Dari 28,4 juta NIK penerima bansos dan data tahun 2024 yang mencatat 9,7 juta NIK pemain judol, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judol.

Pada Ahad lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rekening penerima bansos yang terbukti digunakan untuk judol akan dilakukan edukasi dan evaluasi. Bisa jadi tidak boleh lagi menerima bansos.

"Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih bijak, lebih hati-hati, dan patuh terhadap aturan yang ada," ujarnya dalam rilis resmi pada Ahad, 6 Juli 2025.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, penemuan uang bansos untuk judol sudah di luar kendali pemerintah.“Itu sudah di luar kontrol,” kata Yassierli di gedung DPR, Senin, 7 Juli 2025.

Hari ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah menelusuri dan memvalidasi secara menyeluruh ihwal temuan adanya penyalahgunaan bantuan sosial oleh penerima untuk transaksi judi online. Sebab, menurut dia, tak menutup kemungkinan bila data masyarakat penerima bansos itu disalahgunakan oleh orang lain.

"Bisa jadi memang ada penerima bansos yang terlibat, tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 11 Juli 2025.