Pemerintah akan Transfer Data Pribadi ke AS, Apa Dampaknya pada Ekonomi dan Warga RI?

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, pemerintah berencana untuk menyepakati perjanjian transfer data pribadi ke AS (data exchange) sebagai bagian dari kerangka kerja sama ekonomi.

Pengambilan keputusan ini menimbulkan kekhawatiran serius dari kalangan pelaku industri pusat data dalam negeri.

Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (Indonesia Data Center Provider Organization/IDPRO) memperingatkan bahwa kesepakatan ini tidak hanya mengancam bisnis penyedia layanan lokal, tetapi juga berpotensi merugikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kerugian ini tidak hanya akan berdampak pada sektor perekonomian BUMN, ada potensi merambat ke instansi penyokong Danantara, serta mengikis kedaulatan digital Indonesia.

Menurut Ketua Umum IDPRO, Hendra Suryakusuma, meski perjanjian tersebut menjanjikan kemudahan akses pasar dan transaksi data lintas batas (cross-border data transaction), dampak negatifnya terhadap kemandirian bangsa akan kedaulatan digital jauh lebih krusial untuk diperhitungkan.

“Di IDPRO, kami berfokus dalam kedaulatan digital dan sustainability. Menurut kami, dengan adanya perjanjian transfer data pribadi ke AS, Indonesia dapat mengalami ketergantungan pada pasar asing,” ujar Hendra kepada Tekno Liputan6.com, Kamis (24/7/2025).

Ia menegaskan perjanjian ini juga secara langsung dapat menggerus pangsa pasar para pemain domestik.

Penyedia layanan pusat data yang selama ini telah berinvestasi besar dalam mengembangkan infrastruktur digital di Tanah Air seperti Biznet, Telkom, dan lainnya akan mengalami penurunan pendapatan.

Penurunan pendapatan yang terjadi secara beruntun akan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia, karena beberapa perusahaan lokal yang terdampak memiliki peran besar dalam Danantara.

Hendra khawatir kesepakatan ini akan melanggar amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang selama ini mewajibkan sektor krusial seperti perbankan untuk menempatkan dan mengolah datanya di dalam negeri.

“Sebelumnya pemerintah telah merumuskan UU PDP yang mewajibkan industri perbankan untuk menggunakan penyedia layanan asli dalam negeri. Namun, terjadinya perjanjian Indonesia dengan AS dapat menghapus esensi dari UU tersebut,” imbuhnya.

Di sisi lain, dampak negatif dari perjanjian ini diprediksi akan merembet lebih dari sekadar investasi infrastruktur data.

Pasokan dan pendapatan listrik nasional pun bisa terkena imbas signifikan jika pusat data dalam negeri ditinggalkan.

“Risikonya tidak hanya pada investment data structure, tapi juga dapat mengalami kerugian pendapatan PLN atas berkurangnya penggunaan listrik setidaknya Rp 1,7 triliun per bulan,” Hendra memaparkan.

Penurunan drastis ini, menurutnya, akan terjadi pada sektor penyedia Internet Service Provider (ISP), pusat data, dan infrastruktur internet lainnya yang berpotensi mengurangi skala operasional jika data dialihkan ke luar negeri.

Hingga saat ini, pihak industri masih menantikan sikap dan penjelasan resmi dari pemerintah terkait arah kebijakan strategis ini.

“Terus terang, kami masih menunggu pernyataan pemerintah. Harusnya dari Menko Perekonomian dan Menko Polhukam membicarakan hal ini,” ucap Hendra.

Melihat dari sudut pandang tujuan, awalnya perjanjian ini dimaksudkan untuk kacamata bisnis dan politik.

Akan tetapi, di balik negosiasi tingkat tinggi tersebut terselubung serangkaian dampak negatif yang berpotensi dirasakan oleh setiap individu masyarakat Indonesia (warga RI) dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika terjadi pengolahan data pribadi di AS, hal pertama yang pasti akan terjadi adalah tingginya keterlambatan (latency).

Hal ini disebabkan oleh jauhnya wilayah geografis. Jadi, kemungkinan besar aktivitas internet akan terasa lambat, karena bandwith bukan lokal pasti akan naik biaya operasionalnya.

Kedua, banyak peluang kehilangan kendali atas keamanan siber, sebagai contoh pemerintah harus ke AS untuk melakukan perjanjian ekstradiksi apabila terjadi kasus semacam ini.

Terakhir, potensinya PLN akan mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun per bulan. Hal itu dapat berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja karena ketersediaan lapangan kerja yang sulit saat terjadi penurunan pendapatan, secara langsung berdampak pada kondisi perkonomian masyarakat.