Pemakzulan Gibran: Dikaji MPR dan Usulan Tenggat

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berlanjut. Surat usulan pemakzulan Gibran dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sejumlah pandangan hukumnya ihwal alasan Gibran patut dimakzulkan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan telah menerima surat Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran. Menurut Eddy, surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal MPR. "Tentu kami sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut," katanya Senin, 30 Juni 2025.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI ingin DPR dan MPR memberikan respons surat pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada akhir Juni. “Kami sudah punya deadline untuk DPR menjawab surat kami, meski dalam surat tidak dicantumkan,” kata Perwakilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI Dwi Cahyo, Ahad 27 Juni 2025.

Pada Rabu, 25 Juni 2025.Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan belum mendapat informasi lanjutan mengenai surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut Muzani, Sekretariat Jenderal MPR belum melaporkan surat itu kepada dia. “Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini,” kata Muzani kala itu. Muzani mengatakan belum ada komunikasi antarpimpinan MPR soal usulan pencopotan Gibran dari posisi wakil presiden. “Belum, barangkali entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani belum membacakan surat dari Forum Purnawirawan TNI yang memuat usulan pemakzulan Gibran saat pembukaan masa sidang ke-IV 2024-2025. Pada Selasa, 24 Juni 2025, Puan mengatakan belum menerima surat tersebut dan beralasan DPR baru membuka masa sidang ke-IV. "Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," kata Puan.

Waktu itu, Puan menjelaskan semua surat yang masuk saat masa reses masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Pimpinan DPR lainnya yang turut beralasan sama soal masa sidang adalah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," kata Dasco, Selasa, 24 Juni 2025. Ia menjelaskan bahwa setiap surat yang masuk akan dibahas di rapat pimpinan dan berlanjut di Badan Musyawarah.