PDIP Ultimatum Fadli Zon: Setop Proyek Penulisan Ulang Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendesak pemerintah menghentikan penulisan ulang sejarah resmi Indonesia. Proyek revisi sejarah dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto itu dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan sikap tersebut mewakili partainya. "Kami meminta dengan tegas: setop penulisan (ulang sejarah) ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Juni 2025.

Sikap PDIP, kata Esti, berubah dari yang sebelumnya hanya meminta pemerintah menunda proyek penulisan sejarah resmi. "Dengan banyak polemik yang muncul, target kami tidak hanya tunda, target kami adalah setop," kata dia.

Esti menyatakan Fraksi PDIP akan mendorong pemerintah menghentikan proyek itu melalui DPR. Komisi X, kata dia, akan segera memanggil Fadli Zon untuk membahas berbagai rencana kerja dan evaluasi Kementerian Kebudayaan, termasuk soal penulisan sejarah.

Menurut Esti, pemerintah tidak perlu berkeras untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan. Sebab, sudah banyak gejolak yang timbul bahkan sebelum proyek tersebut selesai.

Esti juga khawatir penulisan sejarah yang dihasilkan menjadi tidak akurat. "Mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu.

Kekhawatiran itu muncul dari berbagai faktor. Salah satunya, kata Esti, terlihat dari mundurnya sejumlah sejarawan dari tim penulisan karena tidak memiliki visi yang sama dengan tim bentukan pemerintah tersebut. Selain itu, kekhawatiran soal penyusunan sejarah yang tidak akurat juga telah disampaikan berbagai pihak dalam rapat dengar pendapat di Komisi X DPR.

Fadli Zon sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan proyek penulisan ulang sejarah rampung pada Agustus nanti. Target penyelesaian itu dirancang agar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

Fadli menyebutkan pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia. Dia mengatakan forum diskusi perihal draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan setelah penyusunan rancangan buku sejarah itu rampung atau setidaknya mendekati selesai.

“Ya, tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen,” kata politikus Partai Gerindra itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025.