Pastor Papua Meragukan BP3OKP di Bawah Kendali Gibran Bisa Selesaikan Masalah

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Pastor-Pastor Papua John Bunay meragukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua, dapat menyelesaikan masalah Papua.

Keraguan ini, kata John, karena ayah Gibran, mantan Presiden Jokowi, gagal menyelesaikan masalah Papua. Padahal, Jokowi sudah beberapa kali mengunjungi Papua dan memerintahkan mantan Wapres Ma'ruf Amin menjadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). 

"Ayahnya, Jokowi sudah puluhan belasan kali datang ke Papua tapi tidak ada dampak. Itu juga rekaman lain yang ada di otak. Sekarang anaknya datang. Kamu dua sama ini, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, " ujar John saat dihubungi, Rabu, 9 Juli 2025.

John mengatakan, kinerja BP3OKP tidak memberikan dampak yang signifikan ketika dipimpin oleh Ma'ruf Amin. Masalah kekerasan dan konflik di Papua tetap terus terjadi. 

"Gibran datang membangun kantor tanpa dialog lebih dulu dengan masyarakat nanti rasanya mubazir, " ujar dia. 

Langkah lain yang harus dilakukan yaitu melakukan jeda kemanusiaan dengan penarikan pasukan dan gencatan senjata di antara kedua pihak yang berkonflik. Lalu, memulangkan pasukan dari zona konflik. 

"Karena itu adalah pemicunya. Gibran mau bikin apa saja juga pasti tidak bisa karena di depan mata mereka masih banyak pengungsi, " ujar dia. 

Selain itu, Gibran juga harus mengubah strategi menyelesaikan masalah Papua. Pendekatan militer sudah tidak boleh dilakukan. Gibran bisa memberikan kepercayaan kepada gereja untuk menyelesaikan masalah di Papua. 

"TNI atau Polri yang berbau militer sebaiknya tidak ada. Karena gereja sudah ada ratusan tahun sebelum Indonesia ada di sini, " kata John. 

Lalu, Gibran harus membuka ruang rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya saling mengakui, saling memaafkan, saling menerima, dan saling mendukung antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok pro kemerdekaan. 

John juga meminta Gibran untuk mempercayakan membangun Papua kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak perlu melakukan intervensi.

"Otonomi khusus itu sungguh-sungguh dipercayakan," kata dia. 

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas mengatakan, rencana presiden memberikan penugasan khusus kepada Gibran tidak akan efektif dalam menyelesaikan masalah Papua. Dia menduga, pemerintah Prabowo hanya akan mengikuti tradisi lama dalam menyelesaikan masalah Papua. Dalam hal ini, pemerintah hanya akan memodifikasi lembaga penyelesaian masalah Papua yang pernah dibentuk pemerintah sebelumnya. 

Lembaga itu yakni pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipimpin mantan Wakil Presiden Boediono dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin mantan Wapres Ma'ruf Amin. 

Kedua lembaga itu fokus menangani masalah Papua. UP4B fokus melakukan percepatan pembangunan dan menyelesaikan masalah hak asasi manusia. Sedangkan, BP3OKP fokus akselerasi ekonomi pembangunan. Dari situ, Cahyo mengatakan, tidak ada terobosan baru bila Gibran berencana membuat kantor di Papua. 

"Saya tidak melihat akan ada terobosan baru dalam penelusuran konflik kekerasan. Mungkin ya, kalau nanti Gibran diberikan keppres hanya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh kedua lembaga itu, " ujar dia saat dihubungi, Rabu, 9 Juli 2025.

Gibran Rakabuming Raka sebelumnya dikabarkan diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada kemungkinan pula wapres akan memiliki kantor di Papua. 

"Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau via YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.

Belakangan, Yusril mengatakan, Gibran tidak akan berkantor di Papua. Yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden.

"Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.