OPM soal Empat Anggotanya Bergabung NKRI: Yang Disumpah Itu Pelajar, Bukan Anggota Kami

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah klaim Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut empat anggota mereka bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Rabu, 9 Juli 2025.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan Keempat orang tersebut bukanlah anggota TPNPB-OPM, melainkan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. “Yang benar adalah keempat pemuda tersebut adalah berstatus pelajar di SMP Negeri 1 Sinak. Mereka bukan anggota kami,” katanya dalam keterangan Sabtu, 12 Juli 2025.

Bantahan ini disampaikan setelah TPNPB menerima laporan dari Wakil Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XXVII Sinak, Mayor Jenderal Teni Kulua, terkait kejadian pada Rabu lalu. Saat itu, aparat dari Koramil 1717-02/Sinak dikabarkan menangkap empat pemuda yang kemudian dilaporkan telah bersumpah setia kepada NKRI. Mereka adalah Yopi Tabuni, Erenus Tabuni, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni. Keempatnya disebut berasal dari kelompok pimpinan Tenius Kulua dan Kalenak Murib.

Prosesi ikrar berlangsung di halaman Kantor Koramil 1717-02/Sinak pada Rabu, 9 Juli 2025. Dalam acara itu, keempatnya melafalkan ikrar kesetiaan, menandatangani dokumen, serta memberi penghormatan kepada Bendera Merah Putih sebagai simbol kembalinya ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun Sebby mengungkap identitas yang berbeda dari data TNI. Identitas empat orang versi OPM adalah Eden Tabuni (17 tahun), kelas 3 SMPN 1 Sinak. Eranus Tabuni (18 tahun), kelas 2 SMPN 1 Sinak. Yopi Tabuni (17 tahun), kelas 2 SMPN 1 Sinak. Kilitus Murib (12 tahun), kelas 1 SMPN 1 Sinak. Ia memastikan nama-nama tersebut tidak pernah tercatat sebagai anggota aktif di struktur Kodap XXVII Sinak, baik di tingkat pos, batalyon, kompi, maupun markas.

TPNPB menilai peristiwa tersebut bagian dari skenario menjaga citra di Papua dan memperbesar alokasi dana operasi. Mereka meminta aparat TNI yang bertugas di Papua untuk menghentikan penyebaran informasi palsu kepada publik dan pemimpin negara. “Segera berhenti membohongi publik, bahkan menipu Presiden dan Panglima TNI,” ujar Sebby.

Kristomei menganggap kejadian ini menjadi bagian dari pendekatan humanis dan dialogis dalam menyelesaikan konflik di Papua. “TNI menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap warga sipil,” ujar dia. 

Mereka, kata Kapuspen, yang meninggalkan jalan kekerasan patut didukung untuk membangun masa depan Papua yang damai dan bermartabat. “Kami selalu menyambut siapa pun yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Operasi Damai Cartenz Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani mengatakan proses kembalinya sejumlah mantan anggota OPM ke pangkuan NKRI merupakan hasil kerja kolaboratif semua pihak.

“Proses kembali ke pangkuan NKRI ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan buah dari sinergi seluruh elemen—aparat keamanan, pemerintah, dan tokoh-tokoh lokal. Kami percaya bahwa Papua yang aman dan sejahtera bisa diwujudkan melalui pendekatan yang menyentuh hati,” ujar Faizal dalam keterangan resmi, Rabu, 9 Juli 2025.