Narasi Mengaburkan Sejarah Penculikan Aktivis 1998

TEMPO.CO, Jakarta - Akun BukanCaleg10 [arsip] mengunggah video yang mengklaim Prabowo Subianto merupakan korban dalam peristiwa kerusuhan 1998. Lewat video berdurasi 1 menit 45 detik, akun  itu  mengamplifikasi siniar Uya Kuya bersama Jusuf Hamka, yang membahas kerusuhan 1998.

“Ternyata peristiwa 98 hanya konspirasi yang mengorbankan Prabowo Subianto dari karirnya di TNI,” kata sosok yang diduga pemilik akun tersebut, di video yang dibagikan pada 7 Juli 2025. Hingga 16 Juli 2025, konten itu kini telah disebarkan ulang setidaknya sebanyak 150 kali dan disukai oleh 1.723 akun. 

Konten ini, bersama sejumlah konten sejenis, beredar ketika Kementerian Kebudayaan sedang menulis ulang sejarah Indonesia. Proyek ini memicu kontroversi karena Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan tone yang lebih positif. Ia menjelaskan, salah satu bentuk nada positif itu dengan tidak mencari kesalahan di masa lalu.

Banyak kalangan mengkritik konsep tersebut. Terlebih, Kementerian Kebudayaan juga disinyalir akan menghilangkan sejarah beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat, salah satunya penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi 1997-1998. Pada masa itu, 23 orang diculik oleh tentara yang tergabung dalam Tim Mawar. Tim ini merupakan bentukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat di masa Orde Baru. Sembilan aktivis dipulangkan, namun 13 lainnya hilang dan belum kembali hingga sekarang. 

Prabowo Subianto, yang kini menjadi Presiden RI, merupakan Komandan Kopassus 1997-1998. Setelah penculikan dan penghilangan paksa para aktivis, ia ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan. Ia diberhentikan dari jabatan militernya melalui Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP.

Pada 2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2008 menetapkan 12 kasus pelanggaran HAM berat, termasuk penghilangan orang secara paksa dan penculikan aktivis pada 1998.

Upaya mengaburkan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis 1998 itu belakangan kembali mencuat. Penelusuran Tempo menemukan, upaya tersebut muncul melalui sejumlah narasi yang ada sejak Prabowo kembali ke panggung politik. Penyebaran narasi ini disokong akun-akun pendukung Prabowo, pejabat pemerintah, dan bahkan eks-aktivis 1998.

Kanal CreatorMan333 [arsip] menyematkan alamat situs partaigerindra.or.id pada halaman informasi akunnya. Alamat itu merujuk pada Partai Gerindra, partai politik yang didirikan Prabowo. Kendati situs resmi Gerindra yang sebenarnya adalah gerindra.id. Konten ini beredar menjelang pemilu 2014, di mana Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, berpasangan dengan Hatta Rajasa, melawan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Lima tahun kemudian, pada pemilu 2019, Prabowo kembali bertarung dengan Jokowi. Potongan video serupa menyebar di Twitter [arsip] dan Youtube [arsip], sebelum dan sesudah pemilu. Video itu dibingkai dengan klaim serupa: Munir menyatakan Prabowo Subianto tidak terlibat dalam penculikan dan pelanggaran HAM 1998. 

Video di Youtube itu dibagikan oleh akun Danny Gaida Tera ELgar [arsip] disertai promosi berbayar pada 12 Oktober 2019. Hingga 12 Juli 2025, video itu telah diakses 625 ribu kali. Tak cuma video tersebut, akun dengan 127 ribu pengikut ini banyak mengunggah video tentang kehidupan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.  

Hasil verifikasi tim Cek Fakta Tempo menunjukkan, klaim video berdurasi 1:12 menit itu tidak sesuai fakta alias disinformasi. Video itu dicomot dari rekaman program talkshow Liputan6 SCTV edisi 8 Oktober 1999 yang berisi pembahasan rencana keluarga Djojohadikusumo yang ingin menuntut pemerintah membersihkan nama Prabowo. Dalam program itu, Munir yang menjabat sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjadi narasumber, bersama Fadli Zon, sebagai juru bicara Prabowo.

Jika disimak secara utuh, dalam talkshow berdurasi delapan menit itu, Munir sesungguhnya tak menyatakan Prabowo tidak bersalah dalam penculikan aktivis 1997-1998. Sebaliknya, ia mengkritik pemerintah dan militer karena tak pernah mengadili Prabowo. “Ini menjadi bentuk politik impunitas untuk melindungi orang-orang tertentu agar tak dituntut,“ kata Munir dalam program tersebut. Pernyataan bahwa Prabowo tidak melanggar HAM, justru diucapkan Fadli Zon.  

Pada masa kampanye pemilu 2024, narasi Prabowo tak bersalah dan tak melakukan pelanggaran HAM semakin banyak beredar, terutama di TikTok. Tim Cek Fakta Tempo menganalisis 50 akun yang membagikan narasi tersebut sepanjang Maret 2023-April 2024. Konten-konten ini dibagikan ulang sebanyak 48.156 kali. 

Dari puluhan akun yang dianalisis, sebanyak 39 akun menyebarkan dua jenis video talkshow Munir-Fadli Zon itu yang narasinya dibingkai agar menguntungkan Prabowo. Konten ini telah disebarkan hingga lebih dari 38 ribu kali. Selain rekaman yang dicomot dari talkshow Liputan6 SCTV pada 1999, konten lainnya diambil dari dokumenter KontraS yang ditayangkan pada 25 Mei 2014. 

Dalam dokumenter berjudul Pengadilan TIM Mawar Hanya Kambing Hitam itu, Munir menyatakan hanya sebelas anggota Tim Mawar yang dihukum dalam kasus penculikan aktivis 1998. Sementara dua jenderal dan satu kolonel, dicopot jabatannya tanpa disertai proses hukum, termasuk Prabowo Subianto. “Dalam kasus penculikan ini, substansi pelaku belum terjangkau,” kata Munir yang dibunuh pada 7 September 2004 di pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan GA 974 menuju Amsterdam.  

Namun dalam konten yang disebarkan di TikTok, ucapan Munir itu direkayasa. Dalam narasi yang diputarbalikan itu, Munir diklaim menyebut Tim Mawar dan Prabowo merupakan kambing hitam dalam penculikan aktivis 1998.

Aktivis sekaligus istri mendiang Munir Said Thalib, Suciwati, menyatakan sudah berulang kali membantah disinformasi yang mendistorsi pernyataan Munir melalui wawancara media. Namun konten-konten disinformasi terus bermunculan dan tetap bisa diakses hingga sekarang. “Munir tak pernah bicara seperti itu. Videonya dipotong,” kata Suciwati kepada Tempo, Rabu 9 Juli 2025.

1. Homepage
2. Politics
3. Narasi Mengaburkan Sejarah Penculikan Aktivis 1998