Mereka Setuju Upacara HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, Bukan IKN

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto memutuskan pelaksanaan upacara hari ulang tahun atau HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 dipusatkan di Istana Negara, Jakarta. Gibran menuturkan upacara bukan dipusatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, karena masih dalam tahap pembangunan.

“Kami mengikuti arahan Presiden saja, dan lagi pula IKN kan masih fokus pembangunan,” kata Gibran di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 18 Juli 2025, dikutip dari video yang disebarkan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden di Grup Wartawan Wakil Presiden.

Sehari sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro membeberkan alasan pemerintah memutuskan kembali menggelar upacara hari kemerdekaan di Jakarta. Juri mengatakan infrastruktur di IKN belum siap untuk menjadi tempat diselenggarakannya upacara kenegaraan.

“Di IKN sedang dalam proses pembangunan, jadi kami konsentrasi ke pembangunan,” ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juli 2025.

Tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Sekitar 1.400 tamu hadir pada pengibaran bendera di IKN pertama dalam sejarah tersebut. Kepala lembaga negara, menteri, tokoh agama dan budaya, hingga pekerja pegawai sekitar proyek IKN hadir sebagai tamu.

Pengibaran bendera HUT ke-79 RI hanya dilaksanakan di IKN. Sementara rangkaian di Istana Merdeka, Jakarta, mengikutinya secara hybrid. Saat itu, Prabowo yang berstatus presiden terpilih sempat mengatakan bakal kembali menggelar upacara HUT RI di IKN. Prabowo menyampaikan itu saat mendampingi Jokowi dalam perayaan hari kemerdekaan di IKN. “Insyaallah akan di sini lagi,” ujarnya di depan Istana Negara, IKN, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Keputusan Prabowo menggelar upacara HUT ke-80 RI di Jakarta didukung sejumlah kalangan dengan alasan, antara lain, infrastruktur di IKN belum siap hingga untuk efisiensi anggaran.

PDIP Nilai IKN Belum Layak Gelar Peringatan HUT Kemerdekaan

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, setuju dengan rencana Prabowo menggelar upacara HUT ke-80 RI di Jakarta. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan IKN belum layak baik lokasi maupun akses untuk menggelar peringatan hari kemerdekaan.

“Kita tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga menyangkut ekosistem pendukungnya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP bidang Pemenangan Pemilu itu saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Jumat.

Deddy menekankan, bagaimanapun, Jakarta masih tetap ibu kota negara. Sebab, sampai saat ini, belum ada surat keputusan presiden (keppres) yang menyatakan pemindahan ibu kota ke IKN. “Jadi sudah benar dan logis kalau Presiden memilih 17 Agustus-an di Jakarta,” tuturnya.

Dia mengatakan PDIP sejak awal mendukung IKN dibangun secara bertahap dan berkelanjutan, bukan dengan hasrat dan ego yang berlebihan. Menurut dia, prioritas pemerintahan seharusnya tetap pada pokok kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan rakyat di samping kemampuan fiskal atau keuangan negara. “Silakan tetap bangun IKN dengan rasionalitas dan kewarasan,” kata dia.

Politikus Golkar Sebut Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Politikus Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai wajar jika Prabowo tidak menggelar HUT RI ke-80 di IKN. “Sampai saat ini memang status Jakarta masih ibu kota resmi Indonesia. Sehingga wajar saja bila upacara HUT kembali digelar di Istana Negara,” kata Zulfikar dihubungi Tempo pada Jumat.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan Prabowo sebagai pemimpin tentu mempunyai pandangan dan kebijakan tersendiri atas program pemerintahannya, termasuk dalam hal pembangunan IKN. Zulfikar menyebutkan ada kemungkinan, dalam pandangan Prabowo saat ini, negara memiliki prioritas selain IKN yang memang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

“Tapi yang jelas, hingga saat ini, pemerintah tidak menghentikan sama sekali pembangunan di sana,” katanya. Menurut dia, pembangunan IKN masih dalam koridor yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Anggota DPR Setuju Upacara HUT Ke-80 RI di Jakarta untuk Efisiensi

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha pun mendukung rencana pemerintah menggelar perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta. Sebab, dia menilai infrastruktur Jakarta lebih lengkap dibandingkan IKN, sehingga efisien secara anggaran.

“Jakarta punya infrastruktur lengkap, sehingga acara bisa berjalan meriah dan lancar. Selain itu, biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” kata Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan memindahkan upacara kenegaraan ke IKN membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.

“Kita semua mendukung pembangunan IKN, tapi harus realistis. Peringatan HUT RI adalah acara bersejarah yang harus berjalan maksimal. Sudah tepat kalau diadakan di Jakarta,” kata dia menegaskan.

Toha juga menilai Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat. Hal ini akan memastikan kehadiran mereka dalam momentum bersejarah tersebut.

“Jakarta lebih terjangkau dan familier. Dengan kondisi ini, pemerintah bisa berfokus pada substansi perayaan tanpa terbebani persoalan teknis dan biaya tambahan,” ujarnya.

Hendrik Yaputra, Dian Rahma Fika, Daniel Ahmad Fajri, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Alasan NasDem Sarankan IKN Bisa Dipertimbangkan Jadi Ibu Kota Kaltim