Menteri Abdul Mu'ti Minta Tak Ada Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengimbau siswa yang tidak lolos sistem penerimaan murid baru (SPMB) di sekolah negeri untuk bersekolah di satuan pendidikan swasta. Mu'ti mengatakan tidak ada perbedaan kualitas apa pun antara sekolah di bawah asuhan pemerintah maupun mandiri.

"Jadi jangan ada dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta," ujar Mu'ti saat ditemui usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. 

Sekretaris Umum Muhammadiyah itu mengatakan mustahil bila semua siswa harus bersekolah di sekolah negeri. Masalahnya, menurut Mu'ti, banyak orang tua yang beranggapan bahwa belajar yang baik itu harus di sekolah negeri. "Nah problemnya masyarakat sekarang ini berpendapat seakan-akan kalau sekolah di swasta itu bukan sekolah," tutur dia. 

Seruan itu terlontar lantaran tidak meratanya jumlah sekolah negeri di Indonesia, sehingga masih banyak anak yang tidak tertampung dalam SPMB. Dari pada putus sekolah, menurut Mu'ti, lebih baik siswa memanfatkan sekolah swasta. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kepala daerah untuk memberikan bantuan kepada siswa yang harus bersekolah mandiri. 

"Karena itu kami sejak awal dalam peraturan menteri disebutkan yang tidak diterima di negeri, dianjurkan untuk belajar di swasta dan dibantu pemerintah," ujar Mu'ti. 

Persoalan tidak sepadannya antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah negeri ini merupakan permasalahan lama. Itu sebabnya, Mahkamah Konsitusi melalui putusan yang dibacakan pada Selasa, 27 Mei 2025, memerintahkan pemerintah pusat dan daerah turut menjamin biaya pendidikan siswa selama wajib belajar, termasuk menanggung biaya siswa yang bersekolah di swasta. 

Karena persoalan ini pula, sejumlah daerah menyediakan program sekolah swasta gratis. Satu di antaranya Pemerintah Provinsi Jakarta yang menyiapkan sebanyak 6.178 kursi untuk sekolah swasta gratis. Di Depok, wali kota menandatangani kerja sama dengan 44 sekolah swasta guna menampung siswa yang tidak lolos di sekolah negeri.