Mensos Tandatangani MoU Pemanfaatan Aset Daerah dan Kampus untuk Sekolah Rakyat

INFO NASIONAL - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menandatangani perjanjian pinjam pakai aset pemerintah daerah dan universitas sebagai langkah konkret dalam mendukung pemerataan Sekolah Rakyat. Penandatanganan tersebut berlansung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Juli 2025.

“Hari ini alhamdulillah kami berkoordinasi dengan provinsi, kabupaten, kota berkaitan dengan penanda tanganan pinjam pakai lahan atau gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026,” ujar Gus Ipul.

Ia mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan konsolidasi guna memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk memulai proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa status lahan yang akan digunakan telah berstatus siap pakai, sehingga secara teknis siap dibangun. Proyek pembangunan tersebut pun akan dilaksanakan di 44 lokasi yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta mencakup tiga universitas.

Gus Ipul menyebut, perjanjian pinjam pakai aset pemerintah daerah dan universitas ini bersifat sementara dengan minimal pemakaian satu tahun ke depan. “Ya, sifatnya sementara. Setahun ke depan minimal. Nanti kalau habis ya bisa kita perpanjang,” katanya.

Menurutnya, berbagai upaya untuk menghadirkan Sekolah Rakyat ke tengah masyarakat ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak abai terhadap rakyatnya, khususnya kelompok yang termarjinalkan, dalam pemberian akses pendidikan yang setara. “Negara boleh tak mewariskan harta, tapi tidak boleh gagal mewariskan harapan.”

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung Sekolah Rakyat dengan turut menandatangani perjanjian pinjam pakai aset antara pemerintah daerah dan universitas.

Ia mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kepedulian sosial yang tinggi dari Presiden, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial. Ia meyakini, Sekolah Rakyat akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjembatani kesenjangan pendidikan antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu.

“Maka pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Banten sangat mendukung program ini. Dan apalagi pembiayaan yang cukup besar per orang itu kurang lebih 48 juta rupiah per tahun. Ini kan besar sekali,” katanya.

Di Provinsi Banten, saat ini baru terdapat dua lokasi Sekolah Rakyat yang sudah dipinjam pakai, yakni di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak. Ke depan, program ini direncanakan akan diperluas ke sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan wilayah lainnya.

“Maka oleh sebab itu, saya berharap program ini harus sukses. Dan harus didukung oleh segenap elemen termasuk pemerintah, kabupaten, kota dan juga para stakeholder yang ada,” ujarnya.

Adapun program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 akan dimulai pada Juli 2025, di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia. Dari 100 titik ini, 63 titik akan memulai pengenalan kepada siswa pada 14 Juli 2025 dan sebanyak 37 titik akan dimulai di akhir Juli 2025.

Sekolah Rakyat yang beroperasi pada Juli ini dapat menampung 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak dengan 48 lokasi, disusul Sumatera 22 lokasi, Sulawesi 15 lokasi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku masing-masing 4 lokasi, serta Papua 3 lokasi. Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa. (*)