INFO NASIONAL - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pihak ikut mengawasi proses penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto benar-benar tepat sasaran, mengakomodasi anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem.
"Kita ingin pengawasan luar dan dalam supaya bisa mengawal Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik. Bahkan, saya juga membuka akses pada siapapun untuk bisa turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kita ingin mendengarkan masukan, saran, kritik dan juga doa restu dari masyarakat luas," ucap menteri yang biasa disapa Gus Ipul pada Senin, 30 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekolah Rakyat akan diluncurkan di 100 titik yang tersebar di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Gus Ipul melanjutkan, pengawasan untuk kelancaran program Sekolah Rakyat juga memanfaatkan teknologi. "Misalnya memperbanyak CCTV Dan lain sebagainya," ujar dia.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat. Kurikulum yang diterapkan mengacu pada kurikulum nasional, tetapi dengan penyesuaian yang dirancang khusus (tailor-made) agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masing-maing siswa. Dalam hal model pengelolaan, Sekolah Rakyat menggunakan sistem keluar- masuk ganda (multi-entry multi-exit).
"Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama dan tidak terjadi hal-hal yang menyimpang, ada tiga yang sering jadi bahasan. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini,” tutur Gus Ipul.
Karena itu, pengawasan terhadap sistem asrama ini melibatkan Kementerian Agama, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bahkan kementerian yang disebut terakhir itu, kata Gus Ipul, turut dilibatkan membuat kurikulum. “Supaya dapat mencegah hal-hal yang tidak boleh terjadi di dunia pendidikan," katanya.
Kemensos beserta jajaran Tim Formatur Sekolah Rakyat juga memiliki tanggung jawab dalam hal membina, mengawal dan melindungi para murid di sekolah ini. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan program dari Presiden Prabowo untuk memuliakan masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu atau Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Adapun 100 titik lokasi Sekolah Rakyat rintisan awal yang telah disiapkan mampu menampung 9.755 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
Kemensos juga sedang menyiapkan 100 titik Sekolah Rakyat tambahan yang akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemda. Target berikutnya mencakup 424 rombongan belajar dengan melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik. (*)