TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan timnya masih berdiskusi untuk memilih nama-nama yang akan lolos menjadi calon penerima gelar pahlawan nasional. Ia menyebut daftar nama itu, termasuk Soeharto, akan diserahkan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Agustus mendatang.
"Nanti kira-kira Agustus yang untuk gelar pahlawannya, termasuk Soeharto nanti kami sampaikan pada saatnya," tutur Saifullah Yusuf saat ditemui usai rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saifullah menuturkan tidak ada kendala apa pun dalam proses pemilihan nama itu. Ia berujar lambatnya proses penentuan nama ini karena Kemensos mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh undang-undang. "Enggak ada kendala, nanti sore akan lanjut diskusi dan saya akan menerima laporan," ujar dia.
Nasib Soeharto masuk ke dalam daftar nama penerima gelar pahlawan nasional tahun ini ditunggu-tunggu publik lantaran menuai banyak penolakan. Salah satu koalisi yang menolak ialah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka menilai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai bentuk pelecehan terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama rezim Orde Baru.
"Lebih dari dua dekade pasca-reformasi, korban masih harus terus menuntut keadilan dan tak kunjung mendapatkannya, namun individu yang paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut justru diwacanakan untuk diberi gelar pahlawan,” Anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Jessenia Destarini saat dihubungi pada Sabtu, 12 April 2025.
Adapun pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang merupakan Indonesia. Setelah daftar nama yang diajukan oleh daerah diseleksi oleh Kemensos, penyematan gelar pahlawan akan diputuskan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.