Mengapa Prabowo Tugaskan Gibran Urus Papua

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus Papua. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat tak membesar-besarkan keputusan Prabowo tersebut. Prasetyo mengatakan, sebagai wakil kepala negara, Gibran berwenang mengunjungi Papua dalam rangka bekerja.

“Kalau (Gibran) berkunjung ke salah satu provinsi, apalagi Papua, kan enggak ada salahnya juga. Kalau perlu, ya, memang harus sering-sering berkunjung ke situ. Jadi tidak perlu dipermasalahkan seolah-olah seperti ada sesuatu,” kata Prasetyo saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan tanggung jawab Gibran didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. “Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan mengenai Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh wakil presiden,” tutur Prasetyo. Karena itu, dia menganggap bukan hal aneh ketika Gibran akan sering mendatangi Papua.

Prasetyo mengatakan Gibran tidak akan memiliki kantor dan bekerja dari Papua. Dia menuturkan pemerintah tidak berencana mendirikan kantor baru untuk Gibran maupun tim percepatan pembangunan di Papua. Tim percepatan pembangunan Papua akan menggunakan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di Jayapura sebagai tempat bekerja.

Menurut dia, tim teknis percepatan pembangunan Papua yang akan lebih sering berkantor di bumi Cenderawasih. “Tapi kalau dalam konteks, mungkin sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau (Gibran) akan berkunjung ke sana atau bahkan sempat berkantor di sana, ya, enggak ada masalah juga,” ujarnya.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kantor di Jayapura tersebut bukan kantor tetap wakil presiden, melainkan kantor sekretariat badan khusus yang dapat digunakan wapres saat berada di Papua untuk kepentingan koordinasi lapangan.

Tito mengatakan penugasan Gibran persis seperti mantan Presiden Joko Widodo mengutus Ma’ruf Amin menjadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Khusus Otonomi Papua atau Badan Pengarah Papua.

“Dalam undang-undang (aturan) itu, tugas wakil presiden adalah mengoordinasikan di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Setahu saya (Gibran) tidak (stay di sana),” kata Tito usai rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Selasa, 8 Juli 2025.

Wakil Presiden sebagai Ketua Badan Pengarah Papua

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Badan Pengarah Papua merujuk pada Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Badan ini bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus Papua.

Badan ini dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Badan ini diketuai oleh wakil presiden. Anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari setiap provinsi di Papua. Ketentuan lebih lanjut soal struktur dan personalia diatur melalui peraturan pemerintah.

“Kantor kesekretariatan badan ini berada di Jayapura, Papua. Ini menjadi titik koordinasi dan pusat administrasi agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah lebih efektif,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, 9 Juli 2025.

Dia mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang menyatakan Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua. Yusril mengatakan Gibran tidak akan berkantor di Papua. Yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden. “Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril.

Dia menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden berkedudukan di ibu kota negara mengikuti kedudukan presiden. “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” katanya.

Yusril: Penugasan Gibran Adalah Bentuk Keseriusan Pemerintah terhadap Papua

Sebelumnya, kabar mengenai Gibran diberi tugas oleh Prabowo untuk mengurus Papua disampaikan oleh Yusril. Dia mengatakan menyelesaikan masalah Papua menjadi penugasan khusus pertama dari Prabowo kepada Gibran. “Nantinya penugasan bisa dalam bentuk keppres atau keputusan presiden,” ujarnya dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau via YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.

Nantinya, kata Yusril, Gibran akan ditugaskan mempercepat pembangunan Papua. Wakil Presiden juga akan mengurusi masalah HAM di Papua. “Dan bagaimana aparat menangani masalah Papua,” ujarnya.

Yusril mengatakan penugasan khusus kepada Gibran merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. “Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata dia.

Adapun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mencatat sebanyak 22 kasus di Papua pada semester pertama 2025 berpotensi melanggar HAM. Data tersebut berdasarkan pemantauan atau monitoring media dan data Sistem Pengaduan HAM (SPH) oleh Komnas HAM Perwakilan Papua mulai 1 Januari hingga 12 Juni 2025.

Jika dikategorikan berdasarkan isu, ke-22 kasus tersebut terdiri dari sembilan kasus agraria, empat kasus lingkungan hidup, tiga kasus ketenagakerjaan, dua kasus kelaparan, dua kasus kesehatan, satu kasus pendidikan, dan satu kasus pengabaian hak kelompok marginal rentan.

“Beberapa kasus tersebut di atas berpotensi melanggar hak atas kesejahteraan, hak hidup, hak anak, dan hak mengembangkan diri,” kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B. Ramandey dalam keterangan tertulis pada Ahad, 15 Juni 2025.

Beberapa kasus yang disorot oleh Komnas HAM Perwakilan Papua, di antaranya, soal aktivitas penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Terdapat juga banyak aduan masyarakat akibat dampak dari kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Respons Gibran Dapat Tugas Khusus Mengurus Papua

Sementara itu, Gibran mengatakan siap melaksanakan mandat dari Presiden untuk penugasan khusus di Papua. Dalam menjalankan tugas itu, dia tak menampik kemungkinan akan berkantor di Papua.

“Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Itu sejak zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya,” ujar Gibran ditemui dalam kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu 9 Juli 2025. “Sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kami nunggu perintah berikutnya.”

Gibran tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya soal jadwal keberangkatannya dan mulai bertugas di Papua. Namun dia menegaskan siap kapan pun ditugaskan. Bahkan meskipun saat ini keputusan presiden belum keluar, dia mengaku siap mulai ditugaskan ke Papua.

Dia mengatakan sering mengirim tim dari Sekretariat Wakil Presiden yang ditugaskan ke beberapa daerah seperti Sorong, Merauke, dan lainnya untuk mengirim alat-alat sekolah, laptop, atau melihat kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi nanti ya tinggal nunggu waktu saja dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua ini,” katanya.

Untuk teknisnya, Gibran mengatakan bisa berkantor di mana saja. Tak hanya di Papua, Gibran juga bisa berkantor di Jakarta, Kebon Sirih. Bahkan Gibran mengaku siap berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya akan diresmikan pada Desember 2025.

“Sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, kritikan, evaluasi, apa pun itu,” ucap dia. 

Hendrik Yaputra, Daniel A. Fajri, Nabilla Azzahra, Dian Rahma Fika, Dani Aswara, dan Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: DPR Kebut Revisi KUHAP, RUU Polri dan RUU Perampasan Aset Menanti