Manuver Gibran Sebelum Akhirnya Diberi Tugas Khusus Masalah Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya mendapatkan penugasan khusus pertamanya dari Presiden Prabowo Subianto. Gibran diberi tugas mengurus permasalahan di wilayah Papua. Kabar ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

“Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau via YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.

Yusril mengatakan, penugasan khusus kepada Gibran merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua. Nantinya, Gibran ditugaskan untuk mempercepat pembangunan dan mengurusi masalah HAM. Selain itu, kata dia, Gibran juga akan memantau cara dan bagaimana aparat menangani masalah di Indonesia timur tersebut.

Adapun Gibran telah menyatakan kesiapannya melaksanakan mandat dari Prabowo. Menurut putra mantan presiden Joko Widodo ini, penugasan khusus kepada wakil presiden bukan hal baru. Pejabat pendahulunya, mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat mendampingi Jokowi juga pernah mendapat penugasan khusus di tanah Papua.

“Sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kami nunggu perintah berikutnya,” kata Gibran saat ditemui saat kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025.

Sebelum mendapatkan penugasan khusus, Gibran pernah disorot karena manuvernya menggagas pelayanan aduan Lapor Mas Wapres saat awal menjabat. Program tersebut dibuka sejak 11 November 2024, yang mana masyarakat bisa datang ke Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, atau menghubungi melalui kontak yang telah disediakan.

Saat itu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut layanan ini akan membuat pemerintah lebih responsif dalam menangani aspirasi masyarakat. Menurut Budi, Gibran ingin mendengar langsung berbagai keluhan dari masyarakat sehingga layanan pengaduan ini dibuka.

“Berarti (penanganan) bisa lebih bagus, ya, lebih cepat respons nanti dari pemerintah,” kata eks Kepala Badan Intelijen ini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Sumber Tempo di lingkaran Istana mengungkapkan, program Lapor Mas Wapres mulanya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Namun, lambat laun, program ini diputuskan untuk tidak banyak dipublikasikan. Gibran, kata sumber ini, tak mau dianggap melangkahi Prabowo sebagai presiden. Sebab, tugasnya hanya pembantu presiden dalam pemerintahan.

Masih dari sumber ini, keputusan untuk mengurangi publikasi program Lapor Mas Wapres juga didasari dinamika politik. Dinamika politik yang dimaksudkan misalnya isu matahari kembar antara Presiden Prabowo dan mantan presiden Jokowi, yang dikhawatirkan juga menyeret Gibran. Apalagi, hubungan Prabowo dan Gibran didesuskan tak lagi harmonis sejak pelantikan. “Dinamika politik masih belum stabil,” ujar sumber itu pada Rabu, 11 Juni 2025.

Desus itu diceritakan lima pejabat pemerintah seperti dilaporkan majalah Tempo edisi 4 Mei 2025. Salah satunya disebabkan manuver Gibran membuat pos pengaduan Lapor Mas Wapres tersebut. Seorang narasumber mengatakan Istana Presiden meradang karena program itu tidak pernah dibicarakan dengan Prabowo.

Prabowo juga diisukan meminta program itu dihentikan. Namun sumber Tempo di lingkaran Istana yang ditemui pada Juni 2025 membantah informasi tersebut. Di sisi lain, sumber itu membenarkan bahwa publikasi pos pengaduan program itu diminta dikurangi.

Lama tak terdengar, program Lapor Mas Wapres kembali mencuat pada Juni lalu. Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres), Al Muktabar, mengklaim program ini telah menindaklanjuti 7.590 pengaduan laporan masyarakat dari berbagai daerah. Laporan yang diterima mencakup beragam hal, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.

“Beberapa kasus telah ditangani seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat. Serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah,” kata dia dalam keterangan resmi, Senin, 9 Juni 2025.

Sebagai wakil presiden, belakangan Gibran lebih sering berkunjung dan blusukan ke berbagai tempat. Sejumlah pejabat pemerintah menyebutkan Gibran mencoba mengikuti gaya bapaknya, Jokowi. Namun, berbeda dengan Jokowi, Gibran hampir tak pernah membuat pernyataan terbuka. Ia juga tak menghadapi wawancara dengan wartawan dalam setiap kunjungannya.

Beberapa pekan terakhir, Gibran aktif membuat video monolog yang diunggah di akun resmi YouTube miliknya. Bahasannya dari bonus demografi, sepak bola nasional, penghiliran atau hilirisasi, hingga terakhir soal pendidikan dan kurikulum teknologi. Beberapa video mendapat jumlah klik tidak suka yang lebih besar ketimbang suka.