Lewat MK, LOHPU Desak Presiden Copot Wamen yang Rangkap Jabatan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) bersurat secara resmi ke Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Selasa, 22 Juli 2025. Isi suratnya, meminta MK agar memerintahkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir untuk menghentikan rangkap jabatan wakil menteri. Caranya, mencopot wakil menteri dari jabatannya atau posisinya sebagai komisaris BUMN.

Direktur LOHPU Aco Hatta Kainang mengatakan pada halaman 50 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXIII/2025 dan halaman 90 putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 secara tegas menyatakan jabatan wakil menteri setara dengan menteri. Karena itu, wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara. 

Ia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan ratio decidendi. Artinya, pertimbangan hakim dalam putusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan semua pihak, baik putusan tersebut menolak maupun mengabulkan permohonan pemohon. 

Menurut dia, ratio decidendi itu bersifat mengikat meskipun putusan Mahkamah Konstitusi isinya tidak mengabulkan permohonan pemohon. Ia pun menegaskan pemerintah tidak bisa berdalih bahwa ketentuan itu bukan isi amar putusan.

Aco Hatta menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang menafsirkan persoalan konstitusi. Sehingga, "Seharusnya Presiden dan Menteri BUMN segera memberhentikan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN setelah keluarnya putusan MK Nomor 21 dan putusan 80 tersebut," kata dia. di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 22 Juli 2025.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya mendengarkan dan menjalankan putusan MK, bukan justru menafisrkannya lagi. Apalagi jika mengikuti tafsiran politisi maupun juru bicara presiden. Aco Hatta khawatir Indonesia akan hancur jika semua orang menafsirkan konstitusi hanya berdasarkan kepentingannya. "Kalau MK sudah tidak didengar lagi, tata kelola pemerintahan kita bakal semrawut," ujarnya.

Aco Hatta berharap Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pesannya kepada Presiden Prabowo dan Erick Tahir. Ia mengatakan surat resmi dari MK kepada lembaga negara merupakan bagian dari praktik ketatanegaraan yang sah. Ia juga berharap pemerintah menerapkan sikap juridctional obedience atau kepatuhan akan hukum.

Saat ini, sebanyak 34 dari total 56 wakil menteri di kabinet pemerintahan Prabowo yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Rangkap jabatan wakil menteri ini mulai menjamur sejak DPR mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN, pada Februari 2025. Pemerintah juga berpijak pada Undang-Undang BUMN ini dalam mengangkat wakil menteri sebagai komisaris BUMN. 

Aco Hatta berpendapat, pemerintah seharusnya tetap berpedoman pada kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Ia pun berencana menggugat rangkap jabatan wakil menteri itu ke pengadilan negeri ketika pemerintah berkukuh tak mengindahkan putusan MK.

Jika permintaanya tak terpenuhi, ia akan menempuh jalur citizen lawsuit, yaitu gugatan hukum yang diajukan oleh warga negara untuk menuntut qpemerintah atau lembaga negara atas tindakannya yang merugikan kepentingan umum atau hak-hak warga negara. "Apabila tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Menteri BUMN dalam mencabut keputusan pengangkatan wamen, kami akan melakukan gugatan publik melalui jalur citizen lawsuit."

Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.