INFO NASIONAL - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 45 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengenai program GratisPol 2026 untuk memberikan pendidikan gratis bagi mahasiswa di semua tingkatan.
Diakuinya, di tahun awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji, Program Gratispol Pendidikan masih diberikan kepada mahasiswa baru untuk tingkat perguruan tinggi dan siswa baru untuk jenjang SMA/SMK/SLB, baik swasta maupun negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Insyaallah di APBD murni 2026, mahasiswa di semua semester akan kita tanggung untuk pembayaran UKT-nya," ujar Rudy Mas'ud yang akrab disapa Harum, pada acara penandatanganan PKS GratisPol 2026, di Gedung Olah Bebaya, Kota Samarinda, Kaltim, pada Senin, 7 Juli 2025.
Penandatanganan PKS ini menjadi langkah nyata menuju masa depan generasi Kalimantan Timur yang lebih cerah. Ia menegaskan, program ini bersifat terbuka dan inklusif bagi putra putri Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa dan budaya.
Ia menekankan, penandatanganan PKS ini menjadi bukti nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk memajukan sektor pendidikan. "Kami sangat bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya lagi.”
Alokasi APBD untuk pendidikan menurunya merupakan investasi yang akan dipanen dalam jangka panjang. Harum yakin, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, sumber daya manusia Kaltim akan mampu berakselerasi, minimal sejajar dengan provinsi lain yang sudah maju dan berkembang. Bahkan ke depan bisa terus bersaing di level regional, nasional bahkan internasional.
Harum berharap, PTS yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama bisa segera mengambil langkah untuk memudahkan koordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk pendataan mahasiswa baru.
Adapun tahun ini, Pemprov Kaltim memberi kuota 100 persen dengan tambahan 10 persen dari jumlah penerimaan mahasiswa tahun lalu di setiap perguruan tinggi. "Jadi kalau tahun kemarin ada 1.000, maka tahun ini maksimal 1.100. Tujuannya tidak lain adalah untuk pemerataan," tegasnya. (*)