KPAI Soroti Gizi dan Higienis dalam Program Makan Bergizi Gratis

TEMPO.CO, Jakarta --Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena adanya sejumlah kendala dan temuan yang perlu segera ditangani. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan masih ditemukan dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar gizi dan higienis, termasuk penyajian makanan.

KPAI menyatakan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi anak-anak. “Kami menyayangkan kalau masih ada makanan-makanan yang tidak sehat, makanan pabrikan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan visi awal dari program makan bergizi gratis,” ujar Jasra dalam konferensi pers peringatan Hari Anak Nasional di Kantor Pusat KPAI, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.

Jasra mengapresiasi peluncuran program MBG yang telah menjangkau enam juta anak dari target 84 juta penerima di seluruh Indonesia. Dia berharap seluruh target dapat tercapai pada akhir tahun. Namun, implementasi di lapangan masih menyisakan berbagai catatan penting, terutama kualitas makanan dan kepatuhan dapur dalam mengikuti standar operasional. “Kami sudah sampaikan rekomendasi kepada BGN (Badan Gizi Nasional) agar melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pemilihan dapur,” ujar Jasra.

Jasra menyebut sejumlah dapur yang disidak KPAI di berbagai provinsi belum menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan dengan baik. Temuan mencakup pengelola yang tidak menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, hingga tidak mengganti alas kaki sebelum masuk ke area dapur.

Padahal, kata dia, pedoman teknis dan peraturan menteri kesehatan (Permenkes) sehubungan dengan asupan gizi, serta kandungan gula, garam, dan lemak, sudah tersedia dengan jelas.“Kepatuhan ini penting untuk terus diingatkan. Bukan hanya pengelola, bahkan pejabat atau komisioner KPAI yang masuk ke dapur pun harus mematuhi standar itu,” ujar Jasra.

Selain meminta evaluasi dan perbaikan standar dapur, KPAI mendorong adanya pengawasan berlapis dan keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Menurut Jasra, keterlibatan daerah penting demi menjaga kualitas dan memastikan manfaat program tersampaikan dengan tepat. “Daerah punya peran penting, baik dalam pendataan, perlindungan penerima manfaat, maupun dalam pelaksanaan teknis program di lapangan,” ujar dia.