Koordinator Pastor Ragu Gibran Bisa Selesaikan Konflik Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Pastor-Pastor Papua John Bunay meragukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua dapat menyelesaikan masalah Papua. Keraguan John Bunay untuk merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Gibran untuk mempercepat pembangunan Papua dan menyelesaikan konflik Papua. 

John Bunay mengatakan, saat menjadi presiden pada 2014-2024, Joko Widodo sudah berulangkali berkunjung ke Papua. Bahkan orang tua Gibran itu pernah berkantor di Papua. Jokowi juga pernah memerintahkan Wakil Presiden 2019-2024 Ma'ruf Amin untuk mengurus Papua dan menunjuknya sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). 

"Ayahnya, Jokowi sudah belasan kali datang ke Papua tapi tidak ada dampak. Itu juga rekaman lain yang ada di otak. Sekarang anaknya datang, " kata John Bunaiy saat dihubungi, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Ia mengatakan kinerja BP3OKP tidak tampak ketika dipimpin oleh Ma'ruf Amin. Masalah kekerasan dan konflik di Papua justru tetap terjadi. 

Karena itu, John Bunay pesimistis Gibran dapat menyelesaikan masalah Papua. Meski begitu, John Bunay berharap Gibran dapat melakukan sejumlah hal. Yaitu, kata dia, Gibran harus membuka dialog terlebih dahulu untuk menyelesaikan konflik Papua. Dialog itu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Dialog ini diperlukan untuk mengetahui tujuan dan cara Gibran menyelesaikan masalah di Papua. 

"Gibran datang membangun kantor tanpa dialog lebih dulu dengan masyarakat, nanti rasanya mubazir, " ujar John Bunay. 

Langkah kedua, kata John Bunay, Gibran melakukan jeda kemanusiaan dengan jalan menarik pasukan TNI dari Papua dan meminta gencatan senjata di antara TNI-Polri dan milisi TPNPB-Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Karena itu adalah pemicunya. Gibran mau bikin apa saja juga pasti tidak bisa karena di depan mata mereka masih banyak pengungsi, " katanya. 

Di samping itu, menurut John Bunay, Gibran harus mengubah strategi menyelesaikan masalah Papua. Ia harus menghentikan pendekatan militer. Selanjutnya Gibran memberikan kepercayaan kepada gereja untuk menyelesaikan masalah di Papua. "TNI atau Polri yang berbau militer sebaiknya tidak ada," kata John Bunay. 

Ia melanjutkan, Gibran juga harus membuka ruang rekonsiliasi, yaitu saling mengakui, memaafkan, menerima, dan mendukung antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok pro kemerdekaan. John Bunay juga meminta Gibran untuk mempercayakan pembangun Papua kepada pemerintah daerah. "Otonomi khusus itu sungguh-sungguh dipercayakan," kata dia. 

Penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran diuangkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan Giibran kemungkinan akan memiliki kantor di Papua. 

"Kemungkinan ada kantornya Wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dikutip dari video Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2024 yang diunggah di YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.

Belakangan Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua. Tapi hanya pegawai di bagian kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang akan berkantor di Papua. 

"Jadi, bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas mengatakan rencana presiden menugaskan Gibran di Papua tidak akan efektif dalam menyelesaikan masalah Papua. Cahyo menduga pemerintahan Prabowo hanya akan mengikuti tradisi lama dalam menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah hanya akan memodifikasi lembaga penyelesaian masalah Papua yang pernah dibentuk pemerintah sebelumnya. 

Lembaga itu di antaranya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dipimpin oleh Wakil Presiden 2009-2014 Boediono dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin oleh Wakil Presiden 2019-2024 Ma'ruf Amin. 

Kedua lembaga itu berkonsentrasi menangani masalah Papua. UP4B fokus mempercepat pembangunan dan menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Papua. Sedangkan BP3OKP fokus mengakselerasi ekonomi pembangunan. Cahyo mengatakan tidak ada terobosan baru bila Gibran berencana membuat kantor di Papua. 

"Saya tidak melihat akan ada terobosan baru dalam penelusuran konflik kekerasan. Mungkin, ya, kalau nanti Gibran diberikan keppres hanya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh kedua lembaga itu, " ujar Cahyo saat dihubungi, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Dani Aswara berkontribusi dalam tulisan ini