Kontroversi Usul Penangguhan Penahanan Tersangka Pembubaran Retret

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan setelah Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, meminta penangguhan penahanan tujuh tersangka pembubaran retret remaja Kristen di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pada Kamis, 3 Juli 2025, Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dan Stanislaus Wena menggelar rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi dan tokoh lintas agama di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jalan Ahmad Yani, Warudoyong, Kota Sukabumi.

Dikutip dari akun Instagram Kementerian HAM, Thomas mendorong agar penyelesaian kasus ini diupayakan melalui pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif. Kementerian HAM juga mendorong agar penahanan para tersangka ditangguhkan.

Belakangan, Thomas mengklarifikasi soal permintaannya agar polisi menangguhkan penahanan tujuh tersangka kasus itu. Dia mengatakan hal tersebut sebatas usulan. “Saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan,” kata Thomas dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Thomas mengatakan Kementerian HAM belum menentukan langkah resmi apa pun setelah dia menyampaikan usulan itu. Dia mengatakan pihaknya mendorong penyelesaian kasus yang terjadi pada akhir Juni 2025 itu dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasannya, penyelesaian melalui keadilan restoratif adalah bagian dari komitmen bersama untuk senantiasa menjaga stabilitas wilayah dan integrasi nasional.

Kecaman atas Usul Penangguhan Penahanan Tersangka Persekusi Cidahu

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abraham Sridjaja mengecam usulan staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta yang meminta penangguhan penahanan tujuh tersangka persekusi Cidahu.

Abraham menilai penangguhan penahanan tersangka bisa mencoreng kredibilitas institusi kementerian yang seharusnya berdiri tegak membela HAM. “Kementerian Hak Asasi Manusia tak seharusnya jadi penjamin pelaku intoleransi,” kata Abraham dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Dia pun menyayangkan tindakan staf khusus Menteri HAM karena dianggap mengaburkan esensi dari peristiwa intoleransi. Alih-alih berfokus pada perlindungan korban dan penegakan hukum, kata dia, narasi staf khusus itu justru memberi kesan negara memaklumi tindakan intimidasi terhadap anak-anak yang sedang beribadah.

Lebih lanjut, Abraham menyebutkan penyelesaian lewat keadilan restoratif atau perdamaian adalah langkah konstruktif. Namun dia menolak keterlibatan Kementerian HAM sebagai penjamin penangguhan penahanan bagi para pelaku. Dia meyakini tindakan tersebut keliru.

“Coba kita pikirkan bersama, ini adalah tindakan kriminal yang nyata dan berpotensi melanggar HAM. Lalu Stafsus Kemenham mengatakan akan menjadi penjamin agar tujuh orang ini ditangguhkan penahanannya? Di mana letak logikanya?” ujar politikus Partai Golkar itu.

Abraham mengatakan Kementerian HAM seharusnya berpihak pada prinsip keadilan dan konstitusi, bukan terlibat dalam langkah-langkah pelemahan penegakan hukum. Ia menekankan praktik intoleransi tidak boleh diberi ruang sedikit pun. “Kalau negara sendiri malah memberikan kesan melindungi pelaku, maka itu adalah kemunduran besar dalam demokrasi dan perlindungan HAM,” katanya.

Kecaman juga datang dari anggota Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) Martin Lukas Simanjuntak. Dia mengatakan usulan penangguhan penahanan tersangka persekusi itu adalah keputusan aneh dan cacat logika berpikir serta tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan tindakan intoleransi yang kerap terjadi berulang.

Menurut Martin, langkah Kementerian HAM justru menjadikan pemerintah melakukan pembiaran terhadap tindakan intoleransi di daerah. Apalagi, kata dia, dengan memakai alasan menjaga situasi kondusif.

“Jika para tersangka perusakan dan persekusi kegiatan retret ibadah anak-anak dan remaja diberikan jaminan tahanan kota oleh negara melalui Kementerian HAM, maka standar yang sama wajib diberlakukan juga pada kasus kasus intoleransi lainnya di kemudian hari,” ujar Martin dalam keterangan kepada Tempo pada Jumat, 4 Juli 2025.

Martin, yang pernah menjadi kuasa hukum keluarga korban dan kasus pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, mengatakan Kementerian HAM keliru dalam memaknai keadilan restoratif.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana tidak dapat dilakukan apabila terdapat unsur yang menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, peristiwa pidana berdampak konflik sosial, perbuatan pidana berpotensi memecah belah bangsa, tindak pidana mengandung  sifat radikalisme dan separatisme.

Martin mengingatkan, sebelum membuat pernyataan dan sikap, Kementerian HAM seharusnya mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap korban, dan aspek hukum dan pencegahan.

Adapun Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan Kementerian HAM seharusnya menyadari kebebasan dalam beragama dan beribadah merupakan bagian dari HAM. “Ini sangat ironis dan menyakiti perasaan korban” kata Usman dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 4 Juli 2025. 

Usman mengatakan ketidaksetujuannya bila kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan. Menurut dia, pelaku pembubaran paksa ibadah retret pelajar Kristen harus diadili secara hukum. “Bagaimana mungkin kasus seserius itu tidak dibawa ke meja hijau?”

Menteri HAM Tak Akan Usulkan Penangguhan Penahanan Tersangka Persekusi Cidahu

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan tidak akan mengusulkan penangguhan penahanan tujuh tersangka persekusi retret remaja Kristen di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Menurut dia, gagasan yang sempat dilontarkan oleh staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, itu hanya bentuk spontanitas.

“Sebagai Menteri HAM, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban,” kata Pigai pada Sabtu, 5 Juli 2025, seperti dikutip dari Antara. 

Pigai menyebutkan tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu yang juga tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Dia menuturkan kementeriannya belum mengeluarkan sikap resmi apa pun ihwal kasus tersebut.

“Sampai saat ini, kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kantor Wilayah Jawa Barat,” kata dia.

Hanin Marwah, Dian Rahma Fika, Eka Yudha Saputra, Vedro Imanuel Girsang, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Keluarga Megawati Terpecah Berkoalisi dengan Prabowo